Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan fokus pada pencegahan untuk mengantisipasi bakal terus meningkatnya pelanggaran pemilu seiring semakin dekatnya Pemilu 2024.

DKPP hingga saat ini sudah mulai bekerja sama dengan jajaran KPU dan Bawaslu di tingkat daerah dalam proses sosialiasi pencegahan pelanggaran.

“Sekarang kan tahapannya sudah mulai pembentukan badan ad hoc, nah ini satu wilayah yang tepat dan saatnya untuk kita melakukan pencegahan kepada jajaran di badan ad hoc juga,” ujar Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah dalam konferensi pers di Gedung Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2022).

Tio juga menambahkan pelanggaran pemilu biasanya banyak berasal dari jajaran ad hoc, KPPS, TPS, PPK hingga sampai ke KPU tingkat kabupaten maupun provinsi.

Lebih lanjut, DKPP melihat pelanggaran di daerah tidak hanya berkaitan dengan persoalan elektoral yang masuk dalam kaitan tahapan penyelenggaran pemilu maupun pemilihan.

Namun juga bersangkutan tidak profesionallnya penyelenggara dalam menjalankan tugas hingga tahapan non elektoral.

“Kemudia tahapan-tahapan non elektoral ini yang terkait misalnya kami baru saja menyidangkan salah satu jajaran penyelenggara di kabupaten Aceh tenggara, ini yang non elektoral,” ujar Tio.

“Dugaan bahwa yang bersangkutan aktif dalam yayasan keluarga, sementara penyelenggara itu tidak boleh aktif di organisasi masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak. Nah ini contoh-contohnya seperti itu,” tambah Tio.

Baca juga: DKPP: Pelanggaran Meningkat seiring Tahapan Pemilu Berjalan, Dua Bulan Terakhir Tercatat 80 Perkara

Untuk diketahui, Berdasarkan data DKPP, dalam satu dekade pihaknya sudah menangani kurang lebih 1.158 perkara pemilu. Di tahun 2022 DKPP telah menangani 30 perkara.

Dalam dua bulan terakhir tercatat 80 perkara pelanggaran yang diterima oleh DKPP.

Adapun lima aduan tersebut berasal dari beberapa daerah. Dua dari Papua, lalu sisanya masing-masing dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.