Kembali dikutip dari Kompas.com, Keputusan dibudarkannya Koalisi Indonesia Adil Makmur diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat.

"Oleh karena itu sejak hari ini beliau (Prabowo) menyampaikan ucapan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai," lanjutnya.

Rapat antara Prabowo dan lima sekjen parpol berlangsung sejak 14.30 WIB hingga menjelang magrib.

Hadir dalam rapat tersebut Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Hadir pula sejumlah petinggi partai politik lainnya seperti Fadli Zon, Fuad Bawazier, Titiek Soeharto dan Maher Algadri.

Baca juga: Susunan Pengurus DPP PAN 2020-2025: Ketua Umum Zulkifli Hasan, Sekjen Eddy Soeparno

Dukung Pemerintahan Jokowi

PAN resmi gabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang digelar di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Kembali dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan tesebut telah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW).

"Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan, partainya memutuskan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo tanpa syarat atau mengharap kursi di Kabinet Indonesia Maju.

"Kami (mendukung) tidak pakai syarat kok. Mendukung, mendukung saja. Soal reshuffle kan urusannya Presiden, bukan urusan kami," kata Zulkifli, Senin (6/9/2021).

"Kamu lihat saja nanti. Saya tidak mengajukan siapa-siapa. Cek saja di kantor PAN. Karena kalau begitu (mengajukan nama calon menteri), saya mestinya rapat dulu dong." lanjutnya.

Meski mendukung, Zulhas memastikan PAN akan tetap memberikan kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.

Baca juga: Perolehan Suara Partai Amanat Nasional pada Pemilu 2019, Kuasai 44 Kursi di DPR RI