Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan  di kawasan Menteng, Jakarta pada Senin (24/10/2022) sore.

Pemanggilan Ganjar Pranowo oleh DPP PDIP merupakan buntut dari pernyataannya yang siap jadi calon presiden (capres) 2024.

Di kantor DPP PDIP, Ganjar yang juga kader PDIP ini bertemu Ketua Bidang Kehormat DPP PDIP Komaruddin Watubun dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Usai pertemuan,  Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Terkait capres dan cawapres, itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri," jelas Hasto dalam konferensi yang didampingi Ganjar dan Komaruddin.

Baca juga: Canda Ganjar Pranowo ke Hasto dan Watubun Saat Tiba di Kantor DPP PDIP: Wah, Hampir 2 Menit Telat

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung soal penegakan disiplin partai.

Ia menyebut bahwa fungsi penegakan disiplin berlaku bagi seluruh anggota dan kader partai tanpa terkecuali.

Dalam penegakan disiplin partai, PDIP mengacu pada asas equal treatment atau perlakuan yang sama rata.

"Fungsi penegakkan disiplin dijalankan bagi seluruh anggota partai tanpa kecuali, semua ada equal treatment," kata dia.

Sebagai informasi, pemanggilan Ganjar Pranowo oleh DPP PDIP merupakan buntut dari pernyataannya yang siap menjadi calon presiden (capres) 2024.

Atas pernyataan ini, DPP PDIP melakukan klarifikasi terhadap Ganjar dan memutuskan menjatuhkan sanksi untuk Gubernur Jawa Tengah itu dengan saksi teguran lisan.

"Jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun.