TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang tahapan Pemilu 2024, data pemilih menjadi salah satu yang turut disorotan.

Pasalnya, dari data pemilih tersebut-lah jumlah daftar pemilih tetap (DPT) akan ditentukan.

Apalagi, Pemilu sangat berkaitan penting data pemilih. Karena, para calon yang menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah bakal berebut suara dari para pemilih.

Namun, masalah data pemilih rupanya akan kembali dijumpai pada Pemilu 2024. Pasalnya, permasalah ini berkaitan dengan pemutahiran data.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fajar Nursahid juga mengatakan soal permasalahan yang mungkin terjadi pada Pemilu 2024.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Ujaran Kebencian Hingga Netralitas ASN Dikhawatirkan Masih Terjadi di Pemilu 2024

Dimana, permasalahan soal kecocokan nama. Ia menduga akan ada banyak nama yang tidak mencerminkan nama sesungguhnya.

Hal itu disampaikan Fajar dalam diskusi bertajuk Akurasi dan Mengurai Permasalahan Data Pemilih 'Masih Akan Adakah Pemilih Siluman' yang dibawakan oleh Arief Budiman dan Hadar Nafis Gumay secara virtual di studio Tribun Network Jakarta, Rabu (2/11/2022).

"Dan itu kita temukan bahkan ketika audit terakhir Pilkada serentak tahun 2020 juga masih menemukan akurasi itu masih menjadi problem," kata Fajar.

Fajar pun merinci soal permasalahan nama yang dimaksudnya. Yakni pada Pilkada 2020, ditemukan DPT dengan nama yang sama namun menggunakan alamat yang berbeda.

Begitu juga sebaliknya, berbeda nama namun menggunakan alamat yang sama, dan bukan orang yang dimaksudkan.

"Ini soal problem akurasi. Dan mengejutkan karena ada beberapa daerah kayak di Manokwari ya kemudian di Kalimantan, saya lupa persisnya itu, ada bahkan sampai belasan nama itu, dari sisi (data pemilih) itu," terangnya.

Ia juga menilai, bahwa terkait pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih, hal itu menjadi permasalahan yang berbeda.

Karena, permasalahan utama dalam data pemilih saat ini dan persiapan Pemilu 2024 bukan hanya karena akurasi, dan kekinian.

Namun, soal kemutahiran data apakah data yang dihimpun itu bisa memastikan kondisi paling baru dari masyarakat yang sebenarnya.

"Yang kemudian belum jadi pemilih kemudiam sudah cukup umur, ya kalau sudah masuk dan sebagainya dan itu problem kemutahiran," ucapnya.

Baca juga: KPU: 105 Juta Data yang Diperjualbelikan Bukan Bersumber dari Data Pemilih Pemilu 2019

Fajar juga mengambil contoh soal data pemilih pada Pilkada 2020. Dimana, pihaknya melakukan kajian ke masyarakat.

Saat itu, pihaknya menemukan sebanyak 6 persen di 6 wilayah di Indonesia ada temuan data masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, namun tak ditemukan orangnya atau fiktif.

"Itu menjadi temuan yang penting karena lagi-lagi daftar yang ada dengan segala macam yang sudah saya sampaikan dengan tadi inovasi dan segala macem, lagi-lagi tidak bisa mengkonversi situasi yang terkini dari masyarakat pemilihnya," jelasnya. (Tribun Network/Yuda).