TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior Akbar Faizal mempertanyakan alasan batalnya rencana deklarasi koalisi Demokrat, NasDem dan PKS mencapreskan Anies Baswedan, 10 November 2022.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat gagal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, setelah sebelumnya dijadwalkan hari ini, 10 November 2022.

“Pendukung Anies Baswedan berhak mendapatkan penjelasan dari Partai @NasDem sebagai leader calon koalisi @DppPKS & @PartaiDemokrat tentang batalnya deklarasi Capres Anies hari ini, 10 Nov 2022 seperti yang digemborkan,” ungkapnya melalui cuitan Twitter, Kamis (10/11/2022).

Akbar melanjutkan, sebaiknya dijelaskan, apakah batalnya deklarasi tersebut dikarenakan belum tercapainya kesepakatan, seperti yang disebut Fahri Hamzah, atau ada sebab lain.

Penjelasan Nasdem

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya memastikan deklarasi koalisi bersama antara partainya dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 10 November 2022 tak jadi.

"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).

Willy mengatakan hal itu disebabkan PKS baru melakukan rapat Majelis Syuro pada Desember 2022 atau akhir tahun.

Baca juga: Deklarasi Koalisi Perubahan Batal 10 November, Nasdem: Kami Hargai Keputusan Mitra Partai Koalisi

Selain itu, kata dia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru tiba di Indonesia pada 10 November setelah bepergian ke Jerman.

"Ya kita tunggulah ya, tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," ujarnya.

Kendati demikian, Willy menuturkan deklarasi koalisi itu paling cepat akhir tahun 2022 ini.

"Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertutup kemungkinan one by one, setelah NasDem Demokrat mungkin," ungkap dia.

"Jadi tidak mesti deklarasi bersma, tetapi juga partai per partai. Karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama koalisi perubahan," sambung Willy.

Sebelumnya, rencana koalisi PKS, NasDem, dan Demokrat tak kunjung mendeklarasikan diri meski intens berkomunikasi.

Partai besutan Surua Paloh mengusulkan agar deklarasi koalisi dilakukan sebelum pada 10 November 2022 atau sebelum akhir tahun.

Sementara, PKS dan Demokrat kompak tak menyetujui usulan tersebut lantaran pembahasan rencana di tim kecil belum tuntas, terutama soal cawapres pendamping Anies Baswedan.

Kami menghargai

Terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali menanggapi tidak jadi deklarasi bersama Koalisi Perubahan antara NasDem, Demokrat dan PKS.

Menurut Ali deklarasi bersama 10 November 2022  merupakan harapan Partai NasDem.

Tetapi partainya juga harus mempertimbangkan keputusan partai minta koalisinya.

"Memang tanggal 10 November itu sebenarnya harapan dari Partai Nasdem agar bisa jadi kado ulang tahun untuk Partai Nasdem. Tetapi kita juga harus menghargai mekanisme keputusan teman-teman partai koalisi," kata Ali di Jakarta Convention Center, Rabu (9/11/2022).

Kemudian dikatakan Ali bahwa partainya menghargai betul bahwa setiap partai itu memiliki mekanisme sendiri-sendiri.

Jadi itu yang harus dikedepankan rasa penghargaan, rasa respek di setiap partai politik itu menjadi sangat penting untuk membangun koalisi.

"Terburu-buru juga tidak begitu baik. Tetapi berhati-hati kemudian memberikan rasa respek antara satu partai dengan partai lain dengan cara menghargai," sambungnya.

Lalu Ali juga mengungkapkan bahwa koalisi ketiga partai mengedepankan koalisi setara jadi harus memiliki rasa dan kenyamanan yang sama.

"Rasa dihargai yang sama, rasa memberi penghargaan yang sama di antara sesama mitra partai koalisi. Kemudian kita harapkan koalisinya akan berjalan panjang hingga kemudian insyaallah berhasil memimpin negeri ini," tutupnya.