Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyikapi pro kontra atas acara Nusantara Bersatu yang diadakan oleh sekelompok elite yang menggunakan nama Presiden Jokowi, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus, menyesalkan acara yang tidak tepat momentum.

Terlebih, kata Deddy, acara itu berbiaya tinggi, dan hanya merendahkan kepemimpinan Presiden Jokowi yang belum lama dipuji dunia karena keberhasilannya menjadi Presidensi G20.

Menurut Deddy, kegiatan itu telah menurunkan martabat Presiden hanya menjadi pemimpin relawan, dan itupun relawan yang haus kekuasaan.

“Kalau mengaku relawan sejati, harusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, bukan malah menabrak aturan menggunakan Stadion Utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh Menpora,” kata Deddy kepada wartawan, Minggu (27/11/2022).

“Saat ini bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur, banyak orang yang masih berada dipengungsian dan belum semua korban ditemukan, masa para elit relawan haus kekuasaan itu lebih asyik bicara Pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai relawan,” sambung Deddy.

Baca juga: Partai Demokrat Kritik Jokowi yang Bahas Capres di Tengah Bencana: Memangnya Musim Kampanye

Selain itu, GBK juga seharusnya tidak boleh dipergunakan untuk perhelatan seperti itu.

“Kan ada larangan dari Menpora untuk pemakaian GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2023”, kata legislatir asal Kalimantan tersebut.

Maka itu, baginya, para inisiator kegiatan ini telah menjebak Pak Jokowi, mereka tahu Presiden tidak mungkin bisa mengelak jika relawannya memanggil.

“Saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu, bukan kemauan beliau”, ungkap Deddy.

Untuk itu, Deddy meminta Menteri BUMN untuk mengevaluasi dua orang inisiator kegiatan tersebut yang saat ini menduduki jabatan Komisaris di PLN dan anak perusahaan PGN.

Kedua orang tersebut telah menjatuhkan marwah dan martabat Presiden. Sehingga harus ada sikap tegas dari Menteri BUMN.

“Saya akan mempertanyakan hal ini dalam rapat resmi di Komisi 6 DPR RI, tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Lebih jauh Deddy meminta agar para relawan Jokowi mampu menjaga kehormatan Presiden.

Selama ini PDI Perjuangan selalu berjuang untuk mendukung dan memebela Jokowi. Namun para relawan lebih asyik bermanuver politik kekuasaan yang merugikan citra Jokowi.

“Karena itulah saya minta jangan lagi menjebak Pak Jokowi, beliau Presiden RI dan bukan Presiden Relawan, katanya. Jangan demi ambisi kekuasaan dan materi, para relawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruang lingkupnya sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi,” ujarnya.

Deddy mengingatkan bahwa sebagai Presiden yang sedang menjabat, sebaiknya para relawan tidak menyeret-nyeret Presiden ke arah manuver terkait Pilpres.

Jangan sampai Pilpres yang akan datang dituduh berpotensi curang karena manuver relawan yang akhirnya mengesankan bahwa Presiden memiliki preferensi tertentu terkait kontestasi 2024.

“Kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan bahwa Pilpres 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dan menuntaskan visi Presiden Jokowi, ujar Deddy.

"PDI Perjuangan sebagai Partai asal Jokowi telah terbukti konsisten menjaga dan mendukung pemerintahan secara tuntas, dan kami akan membuat perhitungan dengan pihak-pihak dan para petualang politik yang merugikan martabat Presiden,” tutup Deddy.