Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Veyor Indonesia melakukan survei kepuasan terhadap kinerja pemerintah. 

Hasilnya menunjukkan bahwa ada polarisasi yang kuat di kalangan pemilih calon presiden (capres).

Pada survei ini, pemilih Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ridwan kamil, dan Anies Baswedan memberi penilaian terkait dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Di antara empat besar calon presiden pilihan responden, mayoritas pemilih Ganjar Pranowo (72,8 persen), Prabowo Subianto (65,1 persen), dan Ridwan Kamil (60,0 persen) mengaku bebas untuk menyatakan pendapat di muka publik baik secara langsung maupun di media sosial. 

Sedangkan mayoritas pemilih Anies Baswedan, yaitu sebanyak 51,5 persen, justru merasa tidak bebas atau takut untuk menyatakan pendapatnya di ruang publik, baik secara langsung maupun di media sosial. 

“Kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin mendapat penilaian baik di kalangan pemilih calon Presiden. Yaitu sebanyak 90,6 persen pemilih Ganjar Pranowo mengaku puas dengan kinerja Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin. Selain itu, pemilih Prabowo Subianto (80,6 persen), Ridwan Kamil (77,4 persen), dan Anies Baswedan (60,0 persen) pun cenderung memberi penilaian positif terhadap pemerintah pemerintahan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin.” kata peneliti Veyor Indonesia Rika Komalasari, dalam rilis survei di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2022).

Kinerja pemerintah dalam menangani masalah ekonomi juga mendapat penilaian baik dari pemilih Ganjar Pranowo (69,3 persen), Prabowo Subianto (68,6 persen), dan Ridwan Kamil (57,5 persen). 

Namun, hanya 48,5 persen pemilih Anies Baswedan yang merasa puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani masalah ekonomi.

Baca juga: Relawan Jokowi Sebut Ganjar Pranowo dan Erick Thohir Pasangan yang Saling Melengkapi di Pilpres 2024

Sementara itu di tempat yang sama, pengamat Politik Arifki Chaniago, polarisasi antara pemilih Calon Presiden terasa jelas di ruang publik seperti media sosial. 

“Di level pemilih, masyarakat yang pro-pemerintah basis pemilihnya terbagi. Sedangkan masyarakat yang menjadi oposisi pemerintah kreditnya lebih mengarah kepada figur tertentu yang dianggap mewakili suara oposisi," ujar Arifki.