TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, praktik politik uang atau money politics sebenarnya tidak hanya bisa terjadi pada sistem proporsionalitas terbuka. 

Dalam sistem proporsionalitas tertutup pun hal itu sangat dimungkinkan. 

Bahkan bisa terjadi di lingkaran partai politik dan di masyarakat.

Hal itu menurutnya lebih berbahaya lantaran permainan politik uang ada di tingkat elite partai.

"Caleg-caleg kan otomatis berburu nomor urut. Pasti ada kontestasi di internal partai. Di titik ini, ada peluang money politics ke oknum elite partai untuk dapat nomor bagus. Money politics ini menurut saya lebih bahaya. Tertutup dan tidak kelihatan. Hanya orang tertentu yang punya akses," kata Saleh, dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).

Tidak hanya itu, kata Saleh, saat hari H pencoblosan, politik uang juga bisa terjadi di masyarakat.

"Walau kampanyenya untuk memilih partai, tetapi tetap saja peluang untuk melakukan pelanggaran selalu ada," ucapnya.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPR itu, jika semua memiliki kesadaran politik, praktik money politics itu bisa dihindarkan. 

Hal itulah yang harus terus disosialisasikan di tengah masyarakat. 

Sebab, berapa banyak pun uang yang dimiliki oleh caleg, jika masyarakat tidak mau, tetap saja tidak akan mampu membayar suara rakyat. 

Apalagi kesadaran itu didukung oleh perangkat pengawasan yang baik. 

"Lagian, pemilu Indonesia itu sudah sering mendapat pujian dari luar negeri. Sudah ribuan kali kita melaksanakan pilpres, pileg dan pilkada. Semuanya berhasil dengan baik. Adapun pernak-perniknya, bisa diselesaikan melalui jalur hukum," pungkasnya.

Baca juga: PAN Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup, Minta MK Konsisten dengan Putusan Sebelumnya

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup.

Hal itu disampaikan Hasyim pada sambutan acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).