SMRC: 70 Persen Masyarakat Ingin Pilih Langsung Anggota DPR dan DPRD
SMRC ungkap sekira 70% masyarakat ingin memilih anggota DPR dan DPRD secara langsung (terbuka), bukan melalui partai politik (tertutup).
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait polemik sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka atau tertutup, Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan sekira 70 persen masyarakat ingin memilih anggota DPR dan DPRD secara langsung (terbuka), bukan melalui partai politik (tertutup).
Abbas mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil survei terbaru pada bulan Agustus 2022.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Solidarity Talk bertajuk Pro-Kontra Sistem Proporsional Tertutup di Basecamp DPP PSI Jakarta Pusat pada Kamis (5/1/2023).
"Saat ini opini publik clear betul, di atas 70% masyarakat menginginkan pemilihan anggota DPR dan DPRD dipilih langsung oleh masyarakat. Bukan oleh partai politik. Itu sekitar 70% survei terakhir kita di bulan Agustus (2022)," kata Abbas.
Selain itu, kata dia, lebih banyak masyarakat yang menyatakan merasa terwakili di DPR oleh anggota DPR langsung sebagai individu.
"Kalau kita tanya juga apakah masyarakat merasa lebih terwakili di DPR oleh anggota DPR langsung, individu, atau oleh partai politik? Ternyata lebih banyak yang mengatakan diwakili oleh individu anggota DPR itu," sambung dia.
Baca juga: Perludem: Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tidak Tersedia untuk Sistem Proporsional Tertutup
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dari struktur sosial yang berbeda-beda sekarang sudah mulai belajar.
Pembelajaran tersebut, kata dia, dibentuk oleh sistem melalui undang-undang dan opini elit hang mengatakan bahwa alternatif memilih langsung anggota DPR ketimbang ditentukan oleh partai politik ternyata lebih menjamin akuntabilitas pemilihan langsung anggota DPR.
"Tapi apakah itu mencerminkan mood publik saat ini? Ya, menurut saya. Tapi karena ini ranah perdebatan elit, maka di situ ada ruang juga, bahwa masyarakat bisa jadi ketika dipaksakan oleh sistem mereka harus memilih partai politik, mereka akan memilih juga. Tidak tertutup juga kemungkinan itu," kata dia.
Sebab menurutnya elit mempunyai peran besar dalam menyepakati satu sistem pemilihan yang dianggap sesuai untuk kebutuhan konteks saat ini.
Namun demikian menurutnya yang paling penting dicatat adalah tidak ada satu sistem yang paling baik dari yang lain.
"Itu semuanya akan sesuai konteks. Karena kalau kita bandingkan, buat tabel perbandingan kekuatan kelemahan, sama-sama mempunyai kelemahan banyak, sama-sama punya kelebihan banyak juga," kata dia.