TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) diminta sejumlah partai politik (parpol) untuk tidak ngotot mengajukan calon presiden (capres) jika ingin bergabung koalisi besar.

Hal ini pun membuat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara.

Menurut Hasto, pembentukan koalisi besar masih hanya sekadar wacana. Adapun sejumlah partai politik masih membicarakan wacana itu agar terwujud.

"Kerjasama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus," ujar Hasto saat ditemui di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta pada Rabu (19/4/2023).

Alumnus Universitas Gajah Mada itu menjelaskan koalisi besar masih belum menentukan platform maupun figur calon presiden (caprea) yang bakal didorong di Pilpres 2024 mendatang.

"Karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang, belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerjasama itu dilakukan," jelas Hasto.

Hasto pun meminta pihak yang menuding PDIP akan mendominasi dalam berkoalisi dinilai sebuah teriakan yang tidak perlu. Bagi partai besutan Megawati itu tudingan tersebut tidak tepat.

"Kalau bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat. Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi itu suatu teriakan yang tidak perlu," ungkap Hasto.

Baca juga: Lepas 178 Bus Pemudik, Sekjen PDIP Singgung Upaya Dukungan Pemerintahan Presiden Jokowi

Lebih lanjut, Hasto menambahkan rakyat yang memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah politik.

Sebaliknya, segala keputusan tidak melulu mengenai kepentingan elite politik.

"Karena bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat, kedaulatan rakyat, itulah yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elit," pungkasnya.