TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebutkan setelah bertemu dengan Ganjar Pranowo, pihaknya makin yakin mendukung Ganjar pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Sebagai presiden KSPSI dan 10 ketua umum konfederasi, pertemuan kami ini semakin menguatkan kami sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh secara all out Mas Ganjar maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia," kata Andi Gani setelah pertemuannya dengan Ganjar Pranowo di Jakarta Selatan, Senin (1/5/2023).

Menurut Andi Gani dari pertemuannya dengan Ganjar Pranowo banyak hal yang telah dibahas.

"Karena apa? Banyak hal yang kita bahas, yang kami diskusikan. Sebenernya diskusi kami berdua sudah sangat panjang mengenai masalah-masalah buruh, masalah regulasi, dan lainnya," katanya.

Baca juga: PPP Optimis KIB Dukung Ganjar dan Tegaskan Belum Ada Ruang Cawapres bagi Sandiaga Uno

Atas pertemuannya itu Andi Gani menyebutkan pihaknya semakin yakin mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Baik itu buruh di dalam dan di luar negeri.

"Jadi kami pastikan kami yakinkan, KSPSI sebagai konfederasi buruh dengan 10 federasinya yang di Tanah Air maupun yang di Hongkong, Makau, di seluruh luar negeri, kami mendukung all out pencalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden republik Indonesia," tegasnya.

Adapun setelah pertemuan dengan para buruh, Ganjar Pranowo menyebutkan banyak hal yang telah didiskusikan.

"Kami berdiskusi cukup panjang, tentang kondisi perburuhan yang ada di Indonesia dan saya senang karena diskusinya cukup tajam, membicarakan bagaimana kesejahteraan buruh, bagaimana perlindungan buruh, bagaimana sistem pengupahan termasuk regulasi yang ada di Omnibus Law," kata Ganjar Pranowo.

Baca juga: KSPSI Bela Ganjar Pranowo, Andi Gani: Ganjar Bukan Pembuat UU Omnibuslaw Cipta Kerja 

Kemudian dikatakan calon presiden dari PDIP itu bahwa ada permasalahan dalam Omnibuslaw Cipta Kerja yakni kluster tenaga kerjanya.

"Kira-kira setelah berdiskusi, ternyata bukan menolak Omnibuslaw tapi klaster tenaga kerjanya menurut kawan-kawan ini masih bermasalah. Tadi ada beberapa poin yang kami diskusikan untuk melakukan semacam catatan mana yang harus dikoreksi," tutupnya.