TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara dan Kostitusi, Dr Fahri Bachmid, mengungkapkan pendapatnya mengenai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Fahri mengatakan, capres dan cawapres Pilpres 2024 adalah sosok yang semestinya paham serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Menurut Fahri, memahami aspek tentang konstitusi sangat penting dan elementer bagi capres dan cawapres agar pengelolaan negara berjalan baik.

"Aspek ini sangat elementer serta merupakan sebuah keniscayaan untuk hadirnya sosok yang memahami hakikat bernegara serta bagaimana mengelola sebuah negara," kata Dr Fahri Bachmid, Selasa (2/5/2023).

Dikatakan, secara konstitusional, demokrasi dan nomokrasi merupakan prasyaratan mutlak.

Selain itu, tambahan atribut dari demokrasi, seperti welfare democracy, people democracy, social democracy, participatory democracy, dan lain-lain.

Baca juga: Ditanya Strategi Pemenangan Ganjar Sebagai Capres, Begini Jawaban Gibran

"Gagasan demokrasi yang paling ideal di zaman modern ini adalah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum constitutional democracy,"

"The rule of law and not of man. Pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia, jadi hakikatnya hukum sebagai 'benchmarking' yang harus dijadikan rujukan oleh semua pihak, termasuk yang kebetulan menduduki jabatan kepemimpinan itu," tambahnya.

Fahri juga menjelaskan mengenai teoritis, demokrasi berlandaskan atas hukum atau nomokrasi sebagai konsepnya.

Konsep nomokrasi sendiri mengakui, bahwa yang berkuasa bukanlah orang melainkan hukum dan sistem itu sendiri.

"Konsep pemahaman ini agar nantinya dalam membentuk pemerintahan, secara derivatif, sang Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara dapat memainkan peran-peran penting secara konstitusional dalam mewujudkan sistem pemerintahan presidensial secara proporsional untuk manage-able konsep zaken kabinet yang menitikberatkan pada komposisi kabinet."

"Yang terdiri atas kalangan profesional sehingga fokus pada program kerja yang ditargetkan dan mampu mencari solusi terhadap masalah-masalah pemerintahan yang fundamental," imbuh Fahri.

Figur Yusril Ihza Mahendra Menurut Pakar

Menurut Fahri Bachmid, terdapat satu nama yang memahami konsep konstitusi yakni Yusril Ihza Mahendra.

Apalagi, akhir-akhir ini, tampak Yusril Ihza bersama Prabowo Subianto berada di Batusangkar, Sumatera Barat.

Fahri Bachmid menilai, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra memahami Konstitusi.

"Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc sangat dibutuhkan dan tepat untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden."

"Dari segi pengalaman, pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain yang telah bersentuhan dengan dunia politik dan pemerintahan sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini," kata Fahri.

Selama perjalanan kariernya, lanjut Fahri, sosok Prof Yusril telah banyak memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara.

Khususnya dalam perkembangan hukum tata negara, dan kepemerintahan dan menjadi Negarawan yang mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya.

Apalagi, Yusril Ihza sendiri mengawali karier di Istana Negara dimulai saat kepemimpinan Presiden Soeharto dan Presiden BJ Habibie, dirinya sebagai penulis pidato.

Baca juga: Pakar Hukum Sarankan Sosok Capres-Cawapres Paham Konstitusi

"Dengan demikian, saya memandang, Prof Yusril sebagai 'problem solver' atas masalah kebangsaan kontemporer saat ini. Sekaligus sebagai 'reformer' untuk menata dan memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia kearah yang lebih baik dan maju ke depan sebagai sebuah negara besar,"

"Secara akademis, stabilitas politik itu hanya akan tercipta jika dua kekuatan politik nasional bersatu dan saling bekerjasama secara konstruktif, yakni Golongan Nasionalis dan Golongan Islam, tidak mungkin serta mustahil jika hanya yang satu berkuasa, dan yang lain dipinggirkan."

"Sampai kapanpun, dua golongan serta kekuatan ini akan tetap ada sebagai sebuah fakta sosial dan politik,sembari menghormati dan menghargai keragaman etnik, adat dan budaya serta agama-agama yang hidup dan berkembang di Tanah Air,"

Untuk itu, menurut Fahri, kehadiran Yusril Ihza Mahendra dalam poros koalisi apapun merupakan sebuah sintesa dalam memaknai kepemimpinan nasional ini sebagai representasi dari kelompok Islam yang tentunya sangat signifikan untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini ke depan.

Bakal Calon Presiden pada Pilpres 2024

Diketahui, saat ini terdapat tiga nama yang digadang-gadang menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Yang pertama ada nama Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, pada Senin (3/10/2023), lalu.

Ada juga nama Ganjar Pranowo yang telah diusung dan dideklarasikan oleh PDIP, pada Jumat (21/4/2023), kemudian disusul oleh PPP yang mendukung penuh Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai bacapres Pilpres 2024.

Terakhir, Prabowo Subianto yang digadang-gadang masuk dalam radar bacapres 2024, diusung oleh partai Gerindra pada pertengahan tahun 2022 lalu.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Tancap Gas Pilpres 2024, Anies Baswedan Masih Senyap

Survei Cawapres Pilpres 2024

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas tokoh yang masuk radar cawapres 2024.

Survei tersebut pada periode 11-17 April 2023.

Terdapat 18 nama tokoh yang masuk dalam radar cawapres 2024.

Dalam surveri tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menduduki peringkat teratas dengan angka 17,3 persen, meski elektabilitasnya menurun.

"Peringkat pertama masih ditempati Ridwan Kamil," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia, Selasa (2/5/2023).

Untuk posisi keduanya ada nama yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno dengan angka 14,2 persen.

Dilanjutkan oleh Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti yudhoyono (AHY) yang memiliki angka 12,4 persen.

1. Ridwan Kamil 17,3 persen.

2. Sandiaga Uno 14,2 persen. 

3. AHY 12,4 persen.

4. Erick Thohir 12,2 persen.

5. Khofifah Indar Parawansa 6,0 persen.

6. Mahfud MD 4,3 persen. 

7. Andika Perkasa 3,3 persen.

8. Gibran Rakabuming Raka 2,8 persen.

9. Puan Maharani 2,1 persen.

10. Airlangga Hartarto 1,6 persen.

11. Sri Mulyani 1,4 persen.

12. Susi Pujiastuti 0,9 persen.

13. Tri Rismaharini 0,7 persen.

14. Muhaimin Iskandar 0,6 persen.

15. Zulkifli Hasan 0,4 persen.

16. Salim Segaf Al-Jufri 0,3 persen.

17. Gatot Nurmantyo 0,3 persen.

18. Moeldoko 0,2 persen.

(Tribunnews.com/Pondra Puger, Hasiolan Eko)