TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memberikan tanggapannya terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024.

Ujang menilai jika terkait dukungan pribadi sebagai warga negara, maka sah-sah saja Presiden Jokowi mendukung Capres atau Cawapres tertentu.

Lanataran hal tersebut merupakan hak Presiden Jokowi sebagai warga negara.

"Ada dua hal yang harus kita tanyakan ke Pak Jokowi, kalau terkait misalkan dukungan pribadi sebagai warga negara itu boleh, silahkan saja."

"Itu tidak masalah, itu hak Pak Jokowi untuk mendukung Capres dan Cawapres yang didukungnya," kata Ujang dalam tayangan Program 'Rumah Pemilu' Kompas TV, Selasa (9/5/2023).

Namun jika Presiden Jokowi terkesan mendukung Capres atau Cawapres tertentu dalam konteks jabatannya sebagai Presiden, maka itu akan menjadi pertanyaan publik.

Baca juga: Tuding Jokowi Ajak Perang, PKB: Benny K Harman Jangan Emosi dan Baperan

Sebab Presiden Jokowi terkesan tidak netral dalam Pilpres 2024 mendatang.

Selain itu, Ujang juga merasa takut akan adanya abuse of power dari ketidaknetralan Presiden Jokowi tersebut.

"Tetapi ada faktor kedua, faktor lain, yaitu ini yang selalu menjadi pertanyaan publik. Bahwa ketika tidak netral, dukung mendukung, kalau posisinya sebagai presiden maka takut abuse of power."

"Abuse of power itu apa, misal menggunakan instrumen, struktur atau infrastruktur negara untuk kepentingan dukung mendukung itu. Itu yang sebenarnya menjadi persoalan di kemudian hari," terang Ujang.

Baca juga: Ngabalin Sentil Balik Benny K Harman Soal Pernyataan Jokowi Kumandangkan Perang Jika Tak Netral

Oleh karena itu, Ujang mendesak agar Presiden Jokowi bisa netral dan tidak berpihak ke kubu manapun.

Hal ini terkait posisi Jokowi sebagai Presiden yang bisa menjadi power untuk mempengaruhi hasil Pemilu.

"Makanya Pak JK, kelompok oposisi-oposisi yang lain juga mengatakannya, harus netral tidak boleh berpihak karena posisinya sebagai Presiden."

"Karena bagaimana pun Presiden itu punya power yang kuat, bisa mempengaruhi hasil Pemilu," imbuh Ujang.

Baca juga: Dinilai Tak Langgar Soal Cawe-cawe, PKB Tantang Demokrat Laporkan Presiden Jokowi ke Pengadilan