Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mahfud MD Sebut Pemekaran Wilayah Papua akan Menyebabkan Penanganan Pemilu 2024 Menjadi Lebih Rumit

Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan menyebabkan penanganan Pemilu 2024 menjadi lebih rumit.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Mahfud MD Sebut Pemekaran Wilayah Papua akan Menyebabkan Penanganan Pemilu 2024 Menjadi Lebih Rumit
Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat menyampaikan pengarahan dalam acara Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu 2024 di Kuningan Jakarta, Senin (29/5/2023). Mahfud mengatakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan menyebabkan penanganan Pemilu 2024 menjadi lebih rumit. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemekaran wilayah di Papua atau dikenal dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan menyebabkan penanganan Pemilu 2024 menjadi lebih rumit.

Ia mengatakan, saat ini sejumlah daerah di Papua sudah dimekarkan di antaranya Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Baca juga: Mahfud MD Bicara Hasil Penelitian Lemhannas Soal Pembangunan di Papua: Masih Ada yang Ingin Merdeka

Selain itu rencananya juga akan dibentuk Papua Utara.

"Nah ini saudara, bisa terjadi masalah juga karena perluasan ini akan menyebabkan penanganan pemilu menjadi semakin lebih rumit," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, kerumitannya muncul di antaranya karena harus dibentuknya daerah pemilihan baru.

Pembentukan daerah pemilihan baru tersebut, juga terkait dengan jumlah penduduk di setiap provinsi yang berbeda-beda.

Berita Rekomendasi

"Ya kan harus membentuk dapil baru, masa jumlah penduduk yang tidak sampai 300 juta misalnya, tidak sampai 300 ribu di sebuah provinsi akan sama wakil DPD-nya dengan di Jawa yang satu provinsi 39 juta atau 41 juta misalnya kalau Jawa Barat. Di sana penduduknya tidak sampai 2 juta satu provinsi. Lalu gimana milih dapilnya?" kata Mahfud.

Namun demikian, Mahfud optimistis kerumitan yang muncul tersebut bisa diselesaikan.

"Nah ini semua harus diselesaikan, bukan tidak bisa, bisa, cuma kita harus cari logika-logika pembenar dan kemudian mungkin akan terjadi juga masalah-masalah politis atau sosial politik yang akan timbul di sana," kata Mahfud.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas