Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Waketum Gerindra Dukung Jokowi: Beliau Punya Hak Politik untuk Cawe-cawe Pilpres

Habiburokhman mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak masalah ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Waketum Gerindra Dukung Jokowi: Beliau Punya Hak Politik untuk Cawe-cawe Pilpres
Tribunnews.com/ Rahmat W Nugraha
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman di Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023). Habiburokhman mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak masalah ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak masalah ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Diketahui, pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Menurutnya, sudah sewajarnya Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Sebab, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki kepentingan agar program-programnya bisa dilanjutkan pemimpin selanjutnya.

"Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah. Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut, kata dia, Presiden Jokowi memiliki aspirasi dan hak politik untuk turut campur dalam Pilpres.

Sebaliknya, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi.

Berita Rekomendasi

"Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi, tapi harus disampaikan tidak melanggar aturan atau ketentuan. Misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan dan sebagainya," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa nantinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang akan mengawasi jika Presiden Jokowi dianggap melanggar.

"Kalau sampai mengintervensi, tentu ada batasannya, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Aturan ada, institusi penegakkan hukum ada. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita bangsa yang besar," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Jokowi menyinggung soal dirinya yang ikut campur dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan tidak ada undang-undang yang dilanggar dengan dirinya ikut campur dalam Pilpres.


“Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang,” kata Pemred Tv One Karni Ilyas usai pertemuan.

Jokowi kata Karni mengatakan bahwa Cawe-cawe di Pilpres 2024 bukan untuk kepentingan pribadi. Jokowi mengklaim ikut cawe cawe untuk kepentingan nasional.

“Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” katanya.

Baca juga: Jokowi: Demi Bangsa dan Negara ke Depan, Saya Akan Cawe-cawe

Hal senada disampaikan pegiat media sosial Helmy Yahya yang ikut dalam pertemuan tersebut. Jokowi kata dia mengakui ikut cawe cawe dalam Pilpres 2024.

“Tentang cawe cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe,” pungkasnya.

Pertemuan antara Jokowi dengan para Pemred tersebut berlangsung rileks dan hangat. Pertemuan yang dimulai pukul 16.30 WIB tersebut berlangsung hampir dua jam. Sejumlah menu disajikan dalam pertemuan mulai dari Siomay, Pempek, dan Sate Padang.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas