TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Roberth Rouw menanggapi soal Presiden Jokowi yang cawe-cawe dalam urusan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Roberth Rouw mengatakan Presiden Jokowi jangan ikut campur dan masuk dalam urusan Pilpres jika untuk kepentingan politik pribadinya.

"Saya bilang cawe-cawe dong soal sistem ini ya kan. Jangan nanti MK buat gaduh, jadi jangan presiden masuk cuma untuk kepentingan politiknya beliau," kata Roberth Rouw.

Ia pun menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara seharusnya lebih menjaga stabilitas politik menjelang Pilpres 2024.

"Sebagai pimpinan negara seharusnya menjaga stabilitas. Kita sudah proses pemilu sudah jalan 11 bulan lebih, tinggal 8 bulan lebih, kenapa dia tidak juga warning kepada MK, supaya jangan buat gaduh," tuturnya.

Kepala Badan Komunikasi dan Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa seharusnya Presiden Jokowi fokus dengan tugas utama.

"Seharusnya beliau menyampaikan, saya akan fokus dengan tugas dan tanggung jawab utama saya. Bukan malah menyampaikan saya akan cawe-cawe demi kepentingan negara," kata Herzaky, Selasa (30/5/203).

Ia pun menilai rakyat menginginkan Presiden Jokowi untuk fokus pada tugas dan tanggung jawabnya.

Menurutnya, masih banyak PR yang harus dikerjakan dan diselesaikan, termasuk masalah kemiskinan serta pengangguran.

"Memang rakyat menginginkan beliau fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Masih banyak pekerjaan rumah yang menanti beliau. Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi."

"Pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY, sudah begitu biaya hidup tinggi dan harga-harga bahan pokok terus melonjak," ungkapnya.

Jubir Partai Demokrat itu pun menuturkan, Jokowi seharusnya memastikan pemilu berjalan secara demokratis, jujur dan adil bukan malah ikut dalam kontestasi politik.

"Inilah legacy yang seharusnya beliau tinggalkan. Agar bisa dikenang baik sebagaimana Presiden Mega di 2004 dan Presiden SBY di 2009 serta 2014 yang sukses melaksanakan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil."

"Bukan malah memastikan siapa yang bisa ikut dalam kontestasi dan siapa yang seharusnya menang dalam kontestasi Pilpres 2024," terangnya.