TRIBUNNEWS.COM - Hingga saat ini Ganjar Pranowo telah mendapatkan dukungan dari 5 partai politik (parpol) untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

Lima parpol yang mendukung Ganjar selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ada juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan yang terbaru Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Diketahui PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 pada Jumat (21/3/2023), di Istana BatuTulis yang berlokasi di Jalan Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat.

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkannya langsung didampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada juga Puan Maharani, Prananda Prabowo, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Seusai deklarasi tersebut, beberapa parpol mulai berduyun-duyun melabuhkan dukungannya ke Ganjar Pranowo.

Baca juga: Klaim Elektabilitas Ganjar Terus Melejit, PDIP Ajak Demokrat Kerja Sama di Pilpres 2024

Seperti halnya yang dilakukan Partai Hanura.

Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), mengatakan dukungan Partai Hanura kepada Ganjar Pranowo bukan didasarkan pada keinginan elite DPP Partai Hanura.

Hal tersebut dikatakannya saat Partai Hanura gelar workshop nasional dan bimbingan teknis (bimtek) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (29/5/2023) lalu.

Sementara itu PPP juga bergabung dengan PDIP mendukung Gubernur Jawa Tengah itu maju sebagai Capres 2024.

Diketahui PDIP dan PPP telah kompak mengencangkan ikat pinggang dalam rangka memenangkan Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, pada 30 April 2023 lalu kedua partai secara resmi sepakat untuk melakukan kerja sama politik dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Di sisi lain, ada PSI mengklaim menjadi yang pertama mendukung Ganjar Pranowo untuk maju ke Pilpres 2024.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie bersyukur PSI menjadi partai yang pertama mendukung Ganjar.

“Kemarin rekan-rekan di PPP mengumumkan Mas Ganjar sebagai capres 2024. Total sudah empat parpol yang mendukung Beliau. Sebelumnya ada PDI-P dan Partai Hanura. PSI adalah yang pertama. Kami bersyukur, langkah kami diikuti parpol-parpol lain,” ujar Grace dalam keterangannya, Kamis (27/4/2023), megutip Kompas.com.

Dan yang terbaru ada Perindo, parpol yang dinahkodai Hary Tanoe.

Perindo resmi bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo, alasannya lantaran figur sang Capres 2024 yang dianggap sangat diterima masyarakat.

Hal tersebut diungkap Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) dalam gelaran pertemuan Perindo dengan PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Profil 5 Partai Pendukung Ganjar

PDIP

PDIP dinahkodai oleh putri Presiden RI pertama, Ir Soekarno, Megawati Soekarnoputri.

Dilansir TribunnewsWiki.com, sejarah PDIP dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927.

PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik.

Partai gabungan tersebut, dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah.

Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua Ir Soekarno, Megawati Soekarnoputri didukung untuk menjadi Ketua Umum PDI.

Namun, pemerintahan Soeharto tidak menyetujui dukungan tersebut kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Karena larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, secara de facto Megawati Soekarnoputri dinobatkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998.

Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.

Hingga akhirnya pemerintahan Soeharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati semakin kuat.

Megawati lalu ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Megawati Soekarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu.

Baca visi dan misi PDIP di link berikut ini >>>> link

2. Partai Hanura

Partai Hanura, adalah parpol yang dirintis oleh Jendral TNI (Purn) Wiranto bersama para tokoh nasional Indonesia.

Perintisan Partai Hanura dilakukan di Jakarta pada tanggal 13 November 2006.

Baca juga: Pengamat Sebut Lewat Rakernas Mesin Politik PDIP Sudah Dipanaskan untuk Pemenangan Ganjar

Para tokoh tersebut ada Yus Usman Sumanegara, Dr Fuad Bawazier, Dr Tuti Alawiyah AS, Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof Dr Achmad Sutarmadi hingga Prof Dr Max Wullur.

Ada juga Prof Dr Azzam Sam Yasin, Jendral TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo, Jendral Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso dan Djafar Badjeber.

Juga Letjen TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi dan Dr Teguh Samudra.

Mengutip Wikipedia, berikut kepengurusan Partai Hanura untuk periode 2019 - 2024

- Ketua Umum : Dr.Oesman Sapta Odang

- Wakil Ketua Harian : H. Herry Lontung Siregar

- Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan : Benny Rhamdani

- Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan : Mayjen TNI (Purn) Sumiharjo Pakpahan Ph.D.,D.M.S;

- Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi dan Politik : H. Djafar Badjeber, M.Si.;

- Wakil Ketua Umum Bidang Agama dan Sosial Kemasyarakatan : Dr. KH. Arwani Syaerozi, Lc., M.A.

- Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan SDM : Drs. Ali Kastella

- Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi : Dr Dodi Suhartono Abdulkadir, S.E., S.H., M.H.,

- Wakil Ketua Umum Bidang Dana : Ir H. Zulnahar Usman

3. PPP

Mengutip dari laman resmi PPP, PPP berdiri dengan asas Islam berlambang Kabah, namun juga menggunakan asas Negara Pancasila sesuai peraturan perundang-undangan dan sistem politik yang berlaku pada tahun 1984.

Pergantian asas tersebut dikarenakan adanya tekanan politik dalam kekuasaan Orde Baru.

Kemudian berdasarkan Muktamar I PPP tahun 1984, PPP menerapkan asas Pancasila dengan lambang bintang dalam segi lima.

Lalu pada tahun 1998, saat tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto, PPP kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah.

Hal tersebut berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV akhir tahun 1998.

Setelah itu, PPP memutuskan untuk berkomitmen dalam menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, walaupun partai menggunakan asas Islam.

Selanjutnya PPP melantik ketua umum yang pertama untuk periode 1973 hingga 1978.

Adapun Ketua Umum pertama partai PPP yaitu H Mohammad Syafaat Mintaredja, SH.

Kemudian Ketua Umum partai secara berturut-turut di antaranya, H Jailani Naro, SH; H Ismail Hasan Metareum, SH; H Hamzah Haz.

Lalu Ketua Umum partai yang terpilih pada Muktamar VI yang diselenggarakan tahun 2007 adalah H Suryadharma Ali.

Pada Muktamar VIII 2016 yang terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP adalah Romahurmuziy (Gus Romy).

Pada periode 2020 hingga 2025, Ketua Umum DPP PPP adalah Suharso Monoarfa.

PPP kini dipimpin oleh Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.

Visi PPP

"Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islam-an."

4. PSI

Partai Solidaritas Indonesia (disingkat PSI) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pasca Pemilu tahun 2014.

Partai ini diketuai oleh Giring Ganesha sejak 16 November 2021, mengutip Wikipedia.

Baca juga: Sekjen PDIP Beri Sinyal Ada Parpol Hijau Bakal Dukung Ganjar Pranowo

Mengutip psi.id, Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.

Sementara Misi PSI:

- Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur.

- Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.

- Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinnekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.

- Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melibatkan kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

5. Perindo

Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dideklarasikan pada 7 Februari 2015 di Internastional Expo, Kemayoran, Jakarta.

Partai Perindo didirikan oleh pemilik perusahaan MNC Group yaitu Hary Tanoesoedibjo.

Perindo dideklarasikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta sebagai organisasi masyarakat (ormas), dikutip dari TribunnewsWiki.com.

Perindo memiliki idealisme yang luhur, konsisten berjuang bagi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak dan percepatan pendidikan guna mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Visi dan Misi Perindo

Berikut visi dan misi Perindo yang dikutip dari partaiperindo.com:

Visi:

Mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya.

Misi:

- Mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan UUD 1945.

- Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat.

- Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI

- Menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik indonesia.

- Menegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang susuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.

- Mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga negara Indonesia.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Muhammad Zulfikar/Ibriza Fasti/Farrah) (TribunnewsWiki.com/Maghita Primastya Handayani)