Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI Angkatan Darat menggelar Dialog Interaktif “Cegah Konflik Sosial di Kupang” di Pendopo Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (14/6/2023).

Dalam kegiatan tersebut digelar Sosialisasi Pembinaan Komunikasi (Binkom) tentang Peran Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri di antaranya Kaban Kesbangpol Kab. TTS George D. Mella, S.H., M.Si., dan Wakil Rektor 3 Institut Pendidikan Soe Albinus O. Kase, S.Sos. MAB.

Selain itu, hadir juga sebagai narasumber dari Staf Intelijen Angkatan Darat yang diwakili oleh Kolonel Inf Junaidi M., S.Sos., M.Si.

Baca juga: MK Putuskan Sistem Pemilu Besok, NasDem: Kalau Ditetapkan Tertutup, Para Caleg Nggak Bisa Perang

Junaidi merupakan Pamen Denma Mabesad yang baru saja selesai mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 Lemhannas RI.

Dalam kegiatan tersebut ia menyampaikan materi Pemantapan Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan.

Junaidi mengapresiasi antusiasme masyarakat Kabupaten TTS dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber cukup kritis, akademis, realistis dan membangun.

Ia menilai pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan wujud kecintaan warga negara Indonesia terhadap NKRI.

"Timor Tengah Selatan/TTS adalah kota yang sangat strategis dan memiliki masyarakat yang multi kultural, berbagai etnis, suku dan agama namun sampai saat ini tetap kondusif dan nyaman sehingga dapat dijadikan sebagai barometer dan miniatur Indonesia di saat ini maupun dimasa mendatang," kata Junaidi dalam keterangan tertulis pada Rabu (14/6/2023).

Sejumlah peserta juga memberikan respons positif dan apresiasi kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia mengatakan kegiatan itu ditujukan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat bertukar pikiran, berdialog, dan berdiskusi agar dapat mencegah setiap konflik sosial di masa mendatang terutama menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Pengamat Minta MK Bijaksana Memutuskan Sistem Proporsional Pemilu 2024

"TNI tidak terlibat dalam politik praktis, di mana dalam pasal 5 UU No 34 Tahun 2004, dijelaskan bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan negara yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," kata Junaidi menjawab pertanyaan peserta.