Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Suamampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Daftar Pemilu Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

Namun di satu sisi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI punya banyak catatan terkait data diri masyarakat ini.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty membeberkan beberapa contoh kasus seperti adanya 52 pemilih yang datanya tak dikenali di Tuban, Jawa Timur, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang invalid.

Catatan ini diharapkan oleh Bawaslu agar dapat segera ditindaklanjuti oleh KPU.

"Catatan dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti, misalnya yang seperti tadi di Tuban, ada 52 pemilih yang tidak dikenali," kata Lolly kepada awak media, dikutip Senin (3/1/2023).

"Termasuk angka yang di Maluku Utara tadi, 13 ribu sekian itu. Nah, itu nanti kan akan ditindaklanjuti juga bagaimana, termasuk soal data, NIK invalid, yang tadi disampaikan," sambungnya.

Baca juga: 5 Data dan Fakta DPT Pemilu 2024, Milenial Pemilih Terbanyak hingga 5 Provinsi Pemilih Terbesar

Meski kini DPT sudah disahkan KPU, Bawaslu tentu meminta lembaga penyelenggara pemilu itu untuk menyelesaikan segala data-data yang masih belum benar ini.

Nantinya akan ada mekanisme khusus dalam proses penambahan data dalam DPT.

"Mekanisme lain kan dimungkinkan melalui DPK, Daftar Pemilihan Khusus. Yang jelas catatan-catatan dari Bawaslu tadi kan ada yang memang sudah bisa di-clear-kan, ada yang masih on going proses di-clear-kan," tutur Lolly.

"Nah ini yang kita cek terus menerus. Kalau ada sesuatu yang kayak tadi, yang dari pensiunan TNI tiba-tiba hilang, maka nanti dia bisa masuk ke DPK," ia menambahkan.

DPT ini penting bagi Bawaslu untuk diawasi sebab menyangkut soal hak konstitusi warga negara.

Sehingga, tegas Lolly, satu data warga negara pun penting. Hal ini pula yang jadi landasan kenapa Bawaslu memberikan catatan kepada KPU.

"Ini tidak sekadar soal jumlah, tapi soal harus clear datanya," tandas Lolly.