Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pihaknya telah memecat oknum yang terbukti melakukan politik uang dalam proses seleksi di KPU dan Bawaslu.

Ia mengatakan pemilu yang dilakukan setiap lima tahunan tidak boleh hanya dimaknai sebagai rutinitas ketatanegaraan.

Baca juga: KPU Sebut Sudah Jadi Bagian Konsekuensi Kerja Jika Pihaknya Diadu ke DKPP

Pemilu, kata dia, adalah medan uji integritas penyelenggara pemilu.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Politik Uang di kanal Youtube Bawaslu RI pada Minggu (13/8/2023).

"Karena dalam proses seleksi, Bawaslu, KPU, di dalam beberapa perkara yang disampaikan ke DKPP, ternyata proses seleksi ini juga banyak yang kemudian terbukti melakukan yang namanya politik uang," kata Ratna Dewi.

Baca juga: Dilapor ke DKPP Soal Tunda Pilkada, Ketua Bawaslu: Siap Dipanggil

"Beberapa perkara sudah kami periksa dan kami putus dan yang terbukti sudah kami berhentikan. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua," sambung dia.

Ia berharap penyelenggara pemilu adalah penyelenggara yang sejak dilahirkan dibentuk memiliki karakter dan integritas yang kuat. 

Untuk itu, ia mengimbau agar proses seleksi tersebut tidak dicederai dengan hal-hal yang dapat mencederai integritas para penyelenggara pemilu.

"Jadi jangan ciderai proses seleksi itu dengan hal-hal yang nantinya akan bisa mencederai integritas teman-teman sekalian," kata dia.

"Kita tidak bisa akan mencapai hasil bahwa pemilu dan pemilihan ke depan akan bebas dari politik uang kalau kita sendiri menjadi pelaku politik uang itu sendiri. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semua," sambung dia.