TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menanggapi soal kabar yang menyebut Partai Nasdem meneken kerja sama dengan PKB. 

Padahal, PKB masih merupakan bagian poros pendukung Prabowo di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). 

Kerjasama antar Nasdem dan PKB itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat/Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya. 

Harsya juga menyebut, bahwa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya Anies Baswedan.

Prabowo pun menanggapi santai kabar tersebut.

Ia tak merasa kaget, baginya keputusan itu merupakan bagian dari demokrasi. 

Baca juga: Kena Tikung Cak Imin, Demokrat Klaim Anies sudah Sampaikan AHY Jadi Cawapresnya ke Pimpinan Koalisi

"Ya saya jawab ya. Ya inilah namanya demokrasi kita, demokrasi kita musyawarah," kata Prabowo di markas Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2023), dikutip dari youTube KompasTV. 

Prabowo sendiri mengaku belum mendengar informasi soal Cak Imin menjadi cawapres Anies.

Ia menegaskan, pada saatnya, dirinya bakal mengumumkan cawapres pendampingnya. 

"Saya sendiri belum dengar rencana itu, kami demokrasi di dalam, inisiatif, kita musyawarah, santai-santai saja," kata Prabowo.

"Wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain," ujar Prabowo.

Adapun Cak Imin merupakan Ketua Umum partai yang berkoalisi dengan Prabowo pertama kali untuk Pilpres 2024.

Bahkan, Cak Imin berkali-kali disebut Gerindra sebagai cawapres yang paling berpeluang mendampingi Prabowo.

Anies Pinang Cak Imin

Sebelumnya, Riefky menyebut, Anies Baswedan mengaku setuju berpasangan dengan Cak Imin di Pilpres 2024. 

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (31/8/2023).

Dikatakannya, bahwa persetujuan itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan."

"Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," jelas Teuku Riefky.

Riefky Harsya pun mengungkapkan bahwa partainya akan melakukan Rapat Majelis Tinggi buntut sikap Anies. 

"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai," tegasnya.

(Tribunnews.com/Milani Resti)