TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat mengaku sangat kecewa terhadap sikap Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Partai Nasdem. 

Sebelumnya, Demokrat menyebut Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres Anies. 

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai sikap Anies maupun pihak Surya Paloh adalah bentuk pengkhianatan terhadap partainya. 

Herzaky bahkan menyebut, koalisi yang dijalin oleh Anies dan PKB tak beretika dan tak pantas.

"Demokrat komitmen di Koalisi Perubahan dengan enam Pasal poin yang sudah disepakati di piagam kerja sama, tetapi teman-teman Nasdem berkhianat bersama mas Anies Baswedan, berkomplot di belakang bersama PKB tanpa ada komunikasi dengan kami," ujar Herzaky, dikutip dari youTube KompasTV, Jumat (1/9/2023).

Herzaky menyatakan, sudah tak ada asa lagi bagi partainya untuk kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. 

Baca juga: Jelang Finalisasi Keputusan Duet Anies-Cak Imin, Wakil Ketua Umum PKB Sebut Cak Imin Sedang Dipingit

Herzaky mengatakan, sampai saat ini Demokrat tidak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. 

Langkah itu nantinya akan diputuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. 

"Langkah pertama kami adalah secara resmi harus mencabut mandat dan itu nanti akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai." 

"Kalau secara resmi nanti akan dilaksanakan rapat bersama Majelis Tinggi Partai, tetapi secara de facto situasinya adalah dari kader-kader kami dari seluruh Indonesia sudah menyampaikan, ya kita sudah dikhianati buat apa kita masih bersama penghianat yang tidak tahu diri, yang tidak beretika dan bermoral, lebih baik kami berjuang bersama rakyat," tegas Herzaky. 

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat mempersilahkan jika memang Nasdem dan PKB akan berkoalisi dengan ditunjuknya Cak Imin sebagai cawapres Anies.

Namun ia menegaskan, Demokrat tak akan bergabung dalam koalisi tersebut. 

"Alhamdulillah kami sudah ditunjukkan Allah SWT sebelum pendaftaran, sehingga kami tahu siapa sebenernya lawan dan siapa yang pantas kami hormati untuk menjadi pemimpin," ujarnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, menyebut Partai Nasdem secara diam-diam telah meneken kerja sama dengan PKB. 

"Secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan, Surya Paloh pada hari yang sama langsung memanggil Anies untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Esok harinya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari koalisi pendukungnya. 

"Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," ucapnya. 

Anies Sejatinya Pilih AHY

Menurut Riefky, Anies sebelumnya telah menentukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pendampingnya.

Hal itu dinyatakan Anies secara langsung kepada AHY pada 12 Juni 2023.

Saat itu, Partai Demokrat disebut akan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Di masa-masa, sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Demokrat itulah Anies justru tegas telah menentukan pilihannya. 

Menurut Riefky, Anies disebut mendapatkan saran dari ibu dan guru spiritualnya untuk segera memilih AHY sebagai cawapres.

"Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY," ujar Riefky. 

Kemudian pada 14 Juni 2023, kata Riefky, Anies secara resmi di internal koalisinya telah menyatakan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya. 

Keputusan Anies itu sudah disampaikan kepada dua ketua umum partai anggota Koalisi Perubahan lainnya. 

Yakni Surya Paloh dan Ahmad Syaikhu (Ketua Umum PKS).

Dikatakan Riefky, Anies juga sudah menyampaikan hal itu kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri. 

Setelah itu, Tim 8 Koalisi Perubahan sempat merencanakan deklarasi capres dan cawapres dalam beberapa kesempatan.

Akan tetapi, Riefky menyebut, rencana deklarasi itu beberapa kali batal terlaksana.

Pihaknya menduga, batalnya rencana deklarasi itu karena Anies patuh dengan Surya Paloh untuk mengurungkan deklarasi. 

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi."

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," kata Riefky. 

Pekan lalu, kata Riefky, ketiga partai sejatinya sudah sepakat untuk segera menggelar deklarasi pasangan calon Anies dan AHY. 

Kesepakatan itu tercapai setelah Anies bertemu Surya Paloh pada 24 Agustus 2023 dan SBY pada 25 Agustus 2023. 

Rencananya, deklarasi itu akan digelar pada awal bulan depan. 

"Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023," kata Riefky. 

Namun, sejuta sayang bagi Demokrat yang harus menelan pil pahit karena batalnya deklarasi tersebut. 

"Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," ujar Riefky. 

(Tribunnews.com/Milani Resti)