Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku aturan soal media sosial (medsos) dalam tahapan kepemiluan masih belum jelas dan jadi persoalan.

"Ada satu hal yang kemudian diatur secara jelas, medsos. Ini agak jadi persoalan, medsos ini belum ada aturannya, belum terlalu jelas aturannya," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat dikonfirmasi, Sabtu (2/9/2023).

Baca juga: Rawan Pelanggaran Distribusi Logistik Pemilu 2024 di LN, Bawaslu Siapkan Langkah Antisipasi

Aturan yang belum kuat ini berkaitan dengan sanksi kampanye dini. Sebab tahapan pemilu masih dalam masa sosialisasi.

"Belum kuatnya, artinya, maksudnya jadi ini karena masih sosialisasi, apakah kemudian dalam karakter pidananya seperti apa, masuk apa enggak," ujarnya.

"Bisa dipidana kalau fitnah dan lain-lain, tapi kan sekarang sosialisasi. Kalau fitnah (sekarang) berarti belum ranah tindak pidana pemilu. Apakah tindak pidana atau tidak? Atau dalam UU ITE kenanya nanti," tambah Bagja.

Aturan soal medsos berbeda dengan media elektronik yang sudah ditegaskan oleh Bawaslu. Seperti halnya larangan mars partai politik peserta pemilu yang tidak boleh mengudara di televisi.

"Kalau media elektronik, kan kemaren ada mars, enggak boleh ada mars. Kenapa enggak boleh? Kan itu sosialisasi, enggak ngajak. Iya enggak ngajak, tapi yang digunakan adalah frekuensi publik," tuturnya.

Dalam hal frekuensi publik, semua peserta pemilu disebut Bagja harus punya kesempatan yang sama. Sehingga ketidaksetaraan akses ini dapat dipertegas oleh Bawaslu.

"Semua peserta pemilu, kalau begitu harus mendapatkan hal yang sama, bukan hanya partai pemilik tv atau minimal radio, harus mendapatkan hak yang sama," tandas Bagja.