TRIBUNNEWS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, bicara mengenai peluang Demokrat merapat ke koalisi PDIP atau Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Menurut Agung, Demokrat bisa saja masuk ke salah satu koalisi tersebut jika tak mengajukan syarat Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Ketika Demokrat ingin masuk ke koalisi PDIP atau KIM, otomatis peluang pencawapresan AHY mengecil," kata dia, Sabtu (9/9/2023), dilansir Kompas.com.

Tak hanya itu, Agung juga menilai Demokrat mesti realistis lantaran saat ini status partai berlambang Mercy itu hanya sebagai 'pelengkap'.

Pasalnya, baik PDIP maupun KIM, sudah sama-sama memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Baca juga: Sindiran AHY di Tengah Ucapan Selamat untuk Anies-Cak Imin: Memilih Pemimpin Tidak Bisa Begitu Saja

Agung pun berpendapat, saat ini, yang terpenting bagi Demokrat adalah harus segera menentupkan sikap menjelang Pilpres 2024.

"Karena Demokrat hanya sebagai 'partai pelengkap' setelah PDIP memastikan ambang batas presiden (presidential threshold) sebagaimana KIM."

"Yang terpenting Demokrat bisa segera bersikap dan memiliki peran strategis dalam Pilpres 2024," tandas dia.

Diketahui, Ketua DPP Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Demokrat, Herman Khaeron, mengungkapkan kecil kemungkinan bagi partainya membentuk poros baru di Pilpres 2024.

Saat ini, sudah ada tiga poros di Pilpres 2024, yaitu KIM (Gerindra, PAN, dan Golkar), Koalisi Perubahan untuk Persatuan (NasDem, PKB, dan PKS), serta PDIP dan PPP.

"Dalam politik itu serba mungkin sehingga kalaupun terjadi garis Tuhan ternyata menentukan ada koalisi baru bisa saja terjadi."

"Tapi, kemungkinannya menurut saya sangat kecil dibandingkan dengan koalisi yang sudah pasti," kata Khaeron di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Herzaky mengungkapkan untuk saat ini Demokrat akan berfokus pada poros yang sudah ada, kecuali koalisi sebelumnya.

Ia juga menyebut, pilihan paling realistis yang bisa dilakukan sekarang adalah bergabung dengan KIM atau PDIP.

"Kami terbuka dan berhubungan baik dengan keduanya (Ganjar dan Prabowo), jadi saat ini mengerucut memang sesuai masukan temen-temen DPD itu adalah dengan poros yang sudah ada."

"Apakah membuka peluang dengan poros yang baru? Sampai saat ini kami belum memikirkan itu," tutur Herzaky, Jumat (8/9/2023), dalam kanal YouTube Tribunnews.com.

"Sementara ini pilihan paling realistis adalah bergabung dengan poros yang sudah ada, ada Pak Ganjar Prabowo dan Pak Prabowo Subianto," imbuhnya.

Baca juga: Demokrat Yakin Surat Anies Ajak AHY Jadi Cawapres Dibuat Bukan di Bawah Tekanan

Herzaky juga menekankan, terkait kerja sama dengan poros yang sudah ada nantinya, Demokrat tidak akan memaksakan atau menawarkan AHY sebagai cawapres.

Hal ini, kata dia, akan berlaku pada siapapun yang akan bekerja sama dengan Demokrat.

"Opsinya masih sama dengan sebelumnya bahwa Demokrat tidak pernah memaksakan atau menawarkan atau menjadikan syarat Mas AHY sebagai cawapres untuk bisa bergabung ke suatu koalisi, itu tidak."

"Jadi ini juga yang kita lakukan ke depannya dengan siapapun kita akan mengarah, berlabuh," terang dia.

Ingin Segera Bertemu Megawati dan Prabowo

Herman Khaeron mengungkapkan keinginan Demokrat untuk segera bertemu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Meski demikian, Herman menyadari waktu bertemu dengan Megawati dan Prabowo tergantung dari kedua belah pihak.

Namun, Herman berharap keinginan Demokrat itu bisa terealisasi dalam waktu ekat.

"Ya kalau keinginan ada, tapi ini kan tergantung kedua belah pihak. Sampai saat ini belum ada rencana untuk bisa bertemu."

"Tapi, mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin ada bisa bertemu dengan Pak Prabowo."

"Mungkin dalam waktu dekat ada pertemuan, ya nanti akan dikabarkan," ujar dia.

Terkait chemistry dengan dua poros tersebut, Herman mengaku cocok, berbeda dari poros sebelumnya.

Kendati begitu, Herman menegaskan pihaknya tetap mengedepankan etika politik dalam mengambil keputusan soal koalisi mana yang akan dimasuki Demokrat.

"Kesemuanya cocok kecuali yang kemarin nggak cocok."

"Kalau melihat apakah ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo, Demokrat ini memiliki rasionalitas dalam mengambil sikap dan keputusan, dan selalu didasarkan dengan etika moral dan etika politik yang baik," tegasnya.

Baca juga: Herman Khaeron Benarkan Tim Sandiaga Uno Pernah Berupaya Ajak Demokrat Berkoalisi

PDIP Bakal Rapat, Bahas Sinyal Demokrat

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan partai politik (parpol) pengusung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo bakal melakukan rapat konsolidasi.

Rapat yang bakal menghadirkan PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura, bakal digelar pada Rabu (13/9/2023) mendatang.

Hasto mengatakan, rapat konsolidasi ini digelar untuk merespons sinyal bergabungnya Demokrat.

"Terkait dengan kerja sama mengusung Pak Ganjar, karena PDIP sudah bersama dengan PPP, Perindo, dan Hanura, tentu saja juga akan kami bahas secara bersama-sama tentang ketokan pintu yang dilakukan oleh Partai Demokrat," kata Hasto di sela-sela acara wayang orang dengan lakon Bharata 'Wahyu Makutharama' di Gedung Pertunjukan Bharata Purwa, Senen, Jakarta, pada Sabtu (9/9/2023) malam.

"Dan hari Rabu depan pada tanggal 13 September, akan dilakukan rapat konsolidasi," sambung Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini juga mengatakan, PDIP sangat terbuka dengan segala bentuk kerja sama politik, termasuk dengan Partai Demokrat.

Apalagi, Hasto mengatakan pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan AHY merupakan hal yang positif.

Ia juga menyebut pertemuan dan komunikasi antara jajaran DPP kedua partai juga terjalin sangat baik.

"Kan kita (PDIP-Demokrat) sudah bertemu, sekali lagi Mbak Puan, Mas AHY bisa bertemu di GBK itu kan merupakan hal yang sangat posisitf, kemudian di antara kesekjenan juga sering komunikasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Demokrat mengumumkan keluar dari Koalisi Perubahan, Jumat (1/9/2023), usai menggelar Rapat Majelis Tinggi Partai (MTP).

Tak hanya keluar dari Koalisi Perubahan, Demokrat juga mencabut dukungannya untuk Anies Baswedan.

Langkah ini diambil Demokrat usai Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai cawapres Anies.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP: Rabu Depan Parpol Pendukung Ganjar Rapat Konsolidasi, Bahas 'Ketokan Pintu' Demokrat

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Rahmat Fajar/Suci Bangun/Fransiskus Adhiyuda, Kompas.com/Aryo Putranto)