Golkar DKI Sebut Tak Ada yang Istimewa dari Ridwan Kamil, Diminta Sadar Diri jika Maju Pilgub DKI
Golkar DKI menolak Ridwan Kamil untuk maju jadi Gubernur DKI Jakarta, diminta harus sadar diri dan sebut tak ada yang istimewa darinya.
Penulis: Rifqah
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Golkar DKI menyatakan menolak Ridwan Kamil untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil Musda DPD Golkar DKI, telah ditetapkan bakal calon gubernur (cagub) DKI adalah Ahmed Zaki Iskandar yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar DKI.
Maka dari itu, sebagai kader baru di Partai Golkar, mantan Gubernur Jawa Barat itu diminta untuk sadar diri.
"Jadi yang baru harus tau diri lah," kata Sekretaris DPP Partai Golkar DKI, Basri Baco, Kamis (14/9/2023), dikutip dari TribunJakarta.com.
Di sini, diketahui Baco merupakan anggota senior di Partai Golkar tersebut.
Selain itu, Baco juga meyampaikan, tak ada yang istimewa dari Ridwan Kamil karena dirinya tak pernah bertemu dan komunikasi.
"Ya biasa-biasa aja, datar-datar aja. Saya ga pernah komunikasi, ga pernah bertemu, jadi gabisa nilai apa-apa, saya lihat di medsos aja," kata Baco.
Baca juga: Prabowo dan Ridwan Kamil Makan Malam Bersama, Gerindra Bocorkan Isi Pertemuan
Sebelumnya, Ridwan Kamil disiapkan maju di Pilkada DKI, bukan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, ada dua kemungkinan pilihan yang akan ditugaskan kepada Ridwan Kamil, yakni di DKI Jakarta atau kembali mencalonkan di Jawa Barat.
Baco pun mengaku tetap menghormati keputusan tersebut, tetapi saat ini, kader Golkar di DKI masih berpedoman pada hasil Musda yang sudah diputuskan.
Namun, jika memang ada pergantian nama, Baco mengatakan, harus dilakukan melalui Musda atau Rakerda.
Ridwan Kamil Ditawari jadi Cawapres Ganjar, tapi Airlangga Tak Setuju
Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia, menyebut Ridwan Kamil ditawari oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menjadi bacawapres Ganjar Pranowo.
Ridwan Kamil pun diketahui telah melaporkan hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.