TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat menyatakan siap bekerja sama dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi.

"Hal ini adalah kabar gembira buat kami di KIM. PAN, Golkar, Gerindra, PBB, dan Gelora menyambut Partai Demokrat dengan suka cita," katanya di kediaman bacapres KIM, Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (17/9/2023).

Bahkan, kata Viva, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai menyatakan akan turun gunung untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.

"Dan Pak SBY sendiri menyatakan akan turun gunung untuk memperjuangkan Pak Prabowo sebagai Pilpres 2024," jelasnya.

Dengan kerja sama ini, bagaimana peluang Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Prabowo?

Baca juga: BREAKING NEWS: Demokrat Resmi Dukung Prabowo sebagai Capres, SBY Bakal Turun Gunung

AHY Tetap Tak Punya Peluang Jadi Cawapres Prabowo

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai meski Demokrat telah bergabung sebagai anggota baru KIM, AHY tetap tidak bisa memiliki peluang untuk menjadi cawapres Prabowo.

Ujang menilai kalkulasi politik dari KIM maupun Demokrat bukanlah menyandingkan AHY sebagai cawapres Prabowo, tetapi posisi lain seperti menteri jika memenangkan Pilpres 2024.

"Kalau saya sih melihat gabungnya Demokrat ke Prabowo, sulit untuk AHY menjadi cawapres-nya Prabowo. Tentu deal-nya, kalkulasinya itu (AHY) bukan cawapres tapi mungkin jabatan lain seperti menteri," katanya ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/9/2023).

Ujang menganggap KIM telah memiliki beberapa pilihan cawapres Prabowo seperti Menteri BUMN, Erick Thohir; Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming; Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; dan putri Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid, Yenny Wahid.

Lalu ketika ditanya alasan Demokrat bergabung ke KIM, Ujang menilai hanya ada satu alasan yaitu tidak memiliki pilihan lain untuk berkoalisi.

Ujang mengatakan Demokrat tidak mungkin bisa berkoalisi dengan PDIP dan mendukung bacapres Ganjar Pranowo lantaran masih adanya keretakan hubungan antara SBY dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Ya karena tidak ada pilihan, ke PDIP juga tidak mungkin karena hubungan SBY dengan Megawati belum islah, belum rekonsiliasi, maka pilihannya ya hanya ke Prabowo."