TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz mengatakan bahwa netralitas presiden dibutuhkan untuk menjamin integritas pemilu.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Kahfi merespon pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang mengungkapkan memiliki akses informasi intelijen tentang arah partai politik.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di hadapan relawan pendukungnya.

"Netralitas presiden ini sebetulnya sangat dibutuhkan dan sangat determinan untuk menjamin bagaimana integritas Pemilu kita. Karena ini ada kaitannya dengan bagaimana kontestasi," kata Kahfi di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (20/9/2023).

Kahfi melanjutkan presiden dalam konsep presidensial itu bukan hanya sebagai kepala pemerintahan.

Tetapi juga sebagai kepala negara dimana punya banyak sekali alat.

"Dia (Presiden) memegang kekuasaan untuk menggerakkan sumber daya negara dan sumber daya negara ini jangan hanya dilihat sebagai APBN saja atau APBD dan lain sebagainya," kata Kahfi.

"Tetapi juga birokrasi secara struktural termasuk juga ASN, lembaga-lembaga negara, terutama alat negara kita dan presiden itu sendiri harus dianggap sebagai sumber daya negara," lanjutannya.

Karena ketika misalnya presiden yang tidak netral kata Kahfi, maka akan sangat potensial sumber daya negara itu dikanalisasi untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

"Jadi kita tentu mendorongnya agar presiden menggunakan sumberdaya kekuasaannya ini bukan untuk menguntungkan kelompok politik tertentu. Tetapi untuk menjaga demokrasi itu sendiri dan memberikan iklim politik yang sehat itu ya yang berkeadilan yang setara kepada setiap kontestan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Baca juga: Imparsial Kritisi 3 Hal Pernyataan Jokowi Soal Data Intelijen Arah Politik Parpol di 2024

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.