Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar TNI melalui Babinkum TNI menegaskan komitmennya dalam mengawal netralitas TNI pada Pemilu 2024 termasuk interaksi prajurit dengan keluarganya.

Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro mengatakan sebagaimana yang disampikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, netralitas TNI di pemilu 2024 adalah sesuatu yang mutlak.

Sebagaimana pemilu yang lalu, kata dia, posisi TNI tetap netral dan tidak memihak.

Untuk itu, kata dia, Babinkum TNI telah melakukan sejumlah kegiatan di antaranya membuat buku saku sebagai pedoman prajurit dalam melaksanakan tugas saat Pemilu 2024.

Baca juga: Kababinkum TNI Bantah Ada Aspek Politis di Balik Gugatan Batas Usia Pensiun Prajurit ke MK

Buku saku tersebut, kata dia, sudah siap diedarkan ke semua prajurit baik dalam bentuk cetak maupun soft copy.

Mabes TNI, kata dia, juga telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk para penegak hukum terkait tindak pidana pemilu yang melibatkan penyidik militer dan oditur militer.

Para pengajar dalam bimtek tersebut, kata dia, terdiri dari unsur berbagai instansi di antaranya Bareskrim Polri, KPU, Bawaslu, dan Kejaksaan.

Di samping itu, kata dia, Babinkum TNI kita juga sudah menyiapkan sosialisasi terhadap penekanan-penekanan Panglima TNI terkait netralitas hampir ke seluruh jajaran TNI. 

"Termasuk bagaimana prajurit TNI berinteraksi dengan keluarga. Itu juga kita tekankan termasuk kepada istri, kepada anak, saudara itu kita juga tekankan," kata Kresno saat ditemui awak media di kantor Babinkum TNI pada Kamis (21/9/2023).

"Termasuk penggunaan aset. Penggunaan aset tidak boleh digunakan untuk kampanye dan sebagainya. Ini adalah beberapa hal yang selalu ditekankan Panglima kepada prajurit TNI," sambung dia.

Tidak hanya itu, kata dia, Panglima TNI juga telah menekankan sejumlah hal kepada prajurit dalam penggunaan media sosial terkait dengan Pemilu.

Panglima TNI, kata dia, selalu mewanti-wanti prajurit untuk berhati-hati dalam penggunaan media sosial.

"Berhenti di prajurit itu saja. Enggak perlu harus diforward atau apalagi dikomentari dan sebagainya yang kemudian malah mengaburkan dan membuat gaduh suasana," kata dia.

Baca juga: Soal Perpanjangan Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Dave Laksono: Kita Kembali Ke Undang-undang

Untuk itu, ia berharap tidak ada pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI dalam pesta demokrasi 2024. 

"Intinya apa? TNI menyiapkan diri apabila ada pelanggaran pemilu. Kita sidah siap untuk memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata dia.(*)