TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjawab perkataan sejumlah pihak yang mengkritiknya lantaran menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai.

Dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV PDIP, Megawati mengatakan, hal tersebut ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Mantan Presiden RI itu pun menyatakan bahwa dirinya juga merupakan petugas dan kader PDIP.

"Saya sampai bungung, kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader, kok saya diomongkan terlalu sombong," ucap Megawati, Minggu (1/10/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: Lewat Pernyataan di Rakernas PDIP, Presiden Jokowi Dinilai Beri Sinyal Ganjar untuk Jadi Penerusnya

"Itu adalah AD/ART di partai kita."

"Saya pun petugas partai lho, ditugasi kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri kemudian melanjutkan, mekanisme dirinya menjadi Ketua Umum PDIP berdasarkan aturan partai.

Sehingga tak mungkin orang-orang dari luar PDIP, tiba-tiba terpilih menjadi Ketum.

"Tak mungkin orang lain itu tiba-tiba jadi ketua umum, karena terus siapa yang mau milih? kalau tiba-tiba orang luar yang mau dipilih karena itu melanggar AD/ART," sambung Mega.

"Nah, bayangkan kok kita tak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini," ucapnya.

Menurut Mega, pernyataan atau kritik yang sering datang kepadanya itu kontradiktif.

Seorang calon presiden harus terlebih dahulu ditentukan oleh partai pengusung kemudian dipilih rakyat.

Misalnya, saat ini ada tiga bacapres di Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) mendatang.

Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.