Survei Indikator Ungkap Pengaruh Tokoh, NU, dan Muhammadiyah Terhadap Pilihan Capres 2024 di Jatim
Hasil survei Indikator Politik mengungkap pengaruh tokoh masyarakat, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah terhadap pilihan Capres 2024 di Jawa Timur.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan survei Indikator Politik Indonesia di Jawa Timur (Jatim) pada September 2023 mengungkap pengaruh tokoh masyarakat, organisasi Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah terhadap pilihan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan 60,5 persen responden menganggap pandangan tokoh masyarakat berkaitan dengan capres cawapres penting.
Sekitar 27% responden, kata dia, menilai pandangan tokoh masyarakat berkaitan dengan capres cawapres tidak atau kurang penting.
Hal tersebut disampaikannya saat Rilis Survei Jawa Timur: Signifikansi NU dan Peta Elektoral Jelang 2024 di Jawa Timur di kanal Youtube Indikator Politik Indonesia pada Minggu (1/10/2023).
"Kurang penting atau tidak penting sama sekali artinya mereka lebih otonom dalam menentukan siapa yang mereka pilih, tetapi 60,5%, meskipun pandangan tokoh masyarakat sekitar responden, tempat tinggal mereka penting," kata dia.
Baca juga: Survei Indikator September 2023: 63,3 Persen Responden di Jatim Menilai NU Tidak Berpihak di Pilpres
"Belum tentu responden memilih sesuai dengan preferensi tokoh masyarakat yang tinggal di domisili warga koresponden," sambung dia.
Akan tetapi, lanjut dia, menurut responden di Jawa Timur, belum tentu mereka mengikuti.
Sebanyak 56,4% responden di Jatim mengatakan kecil atau sangat kecil kemungkinannya untuk mengikuti anjuran atau ajakan tersebut.
Baca juga: Survei Indikator September 2023: Hampir 80 Persen Warga Jatim Merasa Dekat dengan NU
"Jadi kalau ada tokoh masyarakat yang meminta memilih salah satu capres tertentu, meskipun mereka dianggap penting pendapatnya, tapi warga Jatim itu lebih kompleks, lebih pintar, penting tapi bukan berarti diikuti pandangannya," kata dia.
"Ada 32% memang yang menggatakan akan mengikuti anjuran atau ajakan tokoh pemimpin masyarakat, tetapi mayoritas mengatakan mereka hanya menjadikan sebagai second opinion, tapi soal apakah mengikut anjuran atau ajakan tersebut, itu belum tentu mereka ikuti," sambung dia.
Lebih lanjut, kata dia, survei menanyakan khusus kepada responden yang merasa dekat dengan NU dan Muhammadiyah perihal seberapa mungkin mereka mengikuti anjuran organisasi terkait pilihan capres atau cawapres.
Survei, kata dia, menunjukkan sekitar 43,5% responden merasa sanga atau cukup besar kemungkinannya mengikuti anjuran organisasi baik NU maupun Muhammadiyah untuk memilih capres atau cawapres tertentu pada pemilu 2024 mendatang.
Sementara itu, lanjut dia, sebanyak 46,3% responden mengatakan kecil atau sangat kecil kemungkinannya untuk mengikuti anjuran organisasi baik NU maupun Muhammadiyah untuk memilih capres atau cawapres tertentu pada pemilu 2024 mendatang.
"Jadi ada warga NU (atau Muhammadiyah) yang mengikuti ajuran tokoh agama atau organisasi tempat mereka aktif, ada juga yang tidak terlalu menjadikan ajakan atau anjuran dari organisasinya untuk mengikuti pilihan capres di 2024," kata dia.
Metodologi
Sebagai informasi hasil survei tersebut didasarkan pada lima survei dalam rentang waktu 14 September 2023 sampai 20 September 2023.
Dalam materi presentasi yang dipaparkan Burhanuddin terkait metodologi survei, dijelaskan bahwa populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Jawa Timur yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Jumlah sampel survei sebanyak 1.810 orang.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.810 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,4% pada tingkat kepercayaan 95%.
Sampel berasal dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdistribusi secara proporsional.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).
Dalam quality control diklaim tidak ditemukan kesalahan berarti.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.