TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Megawati Soekarnoputri, membuat suatu kesepakatan, terkait menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setidaknya terdapat 3 kesepakatan yang dibuat antara Mahfud MD dan Megawati.

Seperti diketahui, Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai cawapres Ganjar pada Rabu (18/10/2023).

Pengumuman itu disampaikan Megawati secara langsung di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Lantas, apa saja kesepakatan antara keduanya?

Mahfud menyebut kesepakatan itu yakni:

Baca juga: Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, Ganjarist: Kami Akan All Out Bergerak

- Melaksanakan konstitusi

- Memberantas korupsi

- Menegakkan hukum untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Intinya (kesepakatan) hanya itu. Kesepakatan lainnya nggak ada. Kesepakatan politik ya hanya konstitusi itu yang berlaku paling tinggi," ujarnya, mengutip tayangan YouTube Kompas TV.

Mahfud: Tak Ada Konflik Kepentingan

Sementara terkait jabatannya sebagai Menkopolhukam, Mahfud menegaskan tidak akan ada conflict of interest atau konflik kepentingan.

Dirinya mengimbau baik TNI-Polri harus netral.

Bahkan, Mahfud menyebut akan mengawasinya.

Baca juga: Cuti Saat Kampanye, Mahfud MD Jalankan Tugas Awasi Prajurit TNI/Polri yang Tak Netral di Pemilu

"Ndak ada conflict of interest menyangkut saya. Karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi dilarang memihak, semuanya harus netral," katanya.

Mahfud menyatakan sebagai Menko Polhukam yang salah satu tugasnya menjaga kondusivitas pemilu, dirinya justru akan turut mengawasi netralitas prajurit TNI/Polri dan aparatur birokrasi.

Dirinya menyebut birokrasi dan aparat TNI/Polri harus bersikap netral.

"Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI-Polri dan birokrasi dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat, birokrasi, TNI-Polri untuk tidak netral saat Pemilu 2024," sambung Mahfud.

Sementara itu, ke depan usai ditunjuk sebagai Cawapres, Mahfud mengatakan tetap menjalankan tugasnya sebagai menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengaku akan mengikuti regulasi terkait cuti untuk kampanye.

"Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya, pada saat kampanye cuti."

"Pada saat tidak kampanye ya masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam, atau berapa hari. Itu semua ada aturannya, jadi gampang lah," kata Mahfud.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Danang Triatmojo)