TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengomentari posisi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di PDIP selepas dipinang oleh Prabowo Subianto menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Diketahui, Gibran telah dideklarasikan sebagai bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) oleh Prabowo Subianto pada Minggu (22/10/2023) malam.

Namun, selepas deklarasi yang dilakukan oleh KIM tersebut, posisi Gibran sebagai kader PDIP masih belum menemui kejelasan.

Baca juga: Saat Gibran Sibuk Urusan Cawapres, Jan Ethes Lakukan Hal Ini sampai Membuat Denny Sumargo Mengalah

Apakah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan menyeberang ke Partai Golkar atau justru tetap bertahan di PDIP, semua masih menjadi tanda tanya.

Sebelumnya, Golkar merupakan partai yang secara resmi mendukung Gibran sebagai bacawapres Prabowo pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Sabtu (21/10/2023).

Menurut Yunarto, seharusnya Gibran segera mengambil langkah terkait masalah ini.

Ketika sudah menerima pinangan dari pihak lain di luar PDIP, mestinya urusannya di partai berlambang banteng moncong putih itu diselesaikan terlebih dahulu alias mengundurkan diri.

"Harusnya ketika aksinya dimulai oleh Mas Gibran, ketika mau pindah ke tempat lain, harusnya Mas Gibran sudah merampungkan terlebih dahulu," kata Yunarto, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (24/10/2023).

"Itu yang menurut saya agak aneh kalau kemudian bolanya dilempar ke PDIP, harusnya yang membuat aksi itu harus mengerti aturan internal partainya yang terdahulu," jelasnya.

Yunarto pun merasa bingung dengan jawaban Gibran saat ditanya mengenai posisinya di PDIP.

"Dan saya agak bingung dengan jawaban Mas Gibran, jawabannya malah hanya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan," tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Solo itu hanya mengatakan telah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP), Arsjad Rasjid.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsjad," tutur Gibran di Solo, Senin (23/10/2023), dikutip dari TribunSolo.com.

Meski begitu, Gibran enggan untuk menjelaskan secara detail isi pertemuannya dengan Puan dan Arsjad.

Ia hanya mengatakan, pertemuannya dengan Puan dan Arsjad dilakukan pada Jumat (20/10/2023) malam.

"Kemarin Jumat malam saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan dan Mbak Arsjad."

"Sudah saya komunikasikan. Mbak Puan cerita juga di Surabaya," terangnya.

Terkait pernyataan Gibran tersebut, Yunarto menilai, sebagai kader PDIP seharusnya putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu memahami aturan internal partai.

Ketika mengambil sebuah aksi yang bertabrakan dengan aturan PDIP, kata Yunarto, Gibran mestinya memberikan sikap entah mengundurkan diri atau tidak.

Ia harus memberikan penjelasan.

Sementara itu, Yunarto menambahkan, PDIP justru tak banyak berbicara mengenai situasi ini.

Mereka tampak fokus untuk memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Gerindra Bakal Turun Tangan

Situasi ganjalan terkait posisi Gibran di PDIP kabarnya bakal diselesaikan oleh Partai Gerindra.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengatakan, Gerindra akan mengadakan pembicaraan dengan PDIP.

"Soal masalah itu nanti kita akan komunikasi (dengan PDIP)," kata Dasco kepada awak media kata di hotel Darmawangsa, Senin (23/10/2023).

Kemudian Dasco berujar bahwa saat ini Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah fokus menyiapkan persyaratan pendaftaran capres dan cawapres untuk Prabowo-Gibran.

"Kita masih fokus soal persyaratan capres dan cawapres," tegasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Rahmat Fajar Nugraha)(TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)