TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membantah rumor soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode.

Puan menegaskan Jokowi tidak pernah meminta hal itu, terlebih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Oh enggak, enggak pernah, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," ungkap Puan di Jakarta, Rabu (25/10/2023) dikutip dari Kompas TV.

Puan pun hanya bisa menyampaikan, PDIP tegak lurus pada aturan konstitusi negara, yakni masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Baca juga: Adian Ungkap Akar Masalah PDIP dan Jokowi, Dibantah Puan Hingga Faldo Maldini Bereaksi

"Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan presiden itu adalah dua kali (periode) 5 tahun (selama) dua kali gitu, (jadi) 10 tahun."

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode," ungkap Puan.

Sebagaimana diketahui, rumor perpecahan Jokowi dan Megawati ini muncul ke publik karena pernyataan dari Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu.

Ia membongkar asal muasal masalah antara Jokowi dan Megawati yang tak lain dipicu karena PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk perpanjang masa jabatannya sebagai presiden.

Baca juga: Stafsus Mensesneg Sebut Pernyataan Adian Soal Akar Masalah PDIP dengan Jokowi Bisa Jadi Fitnah

Adapun alasannya, kata Adian, PDIP tidak ingin melakukan pelanggaran konstitusi.

Pasalnya hal tersebut berkaitan dengan keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui."

"Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi, dengan menjaga konstitusi maka menjaga republik ini, menjaga bangsa dan rakyat kita," ujar Adian, Rabu (25/10/2023).

Adian juga menegaskan jika ada orang yang marah karena penolakan masa jabatan presiden tiga periode, maka PDIP tidak mempermasalahkannya.

PDIP, lanjut Adian, tetap bersikukuh untuk selalu menjaga konstitusi.