Soal Isu Penundaan Pemilu hingga Presiden 3 Periode, Bahlil Lahadalia Akui Isu itu Berasal Darinya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal munculnya kembali isu penundaan Pemilu hingga isu Presiden tiga periode.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal munculnya kembali isu penundaan pemilu hingga isu presiden tiga periode setelah kini ramai di tengah dugaan renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP.
Diketahui menggaungg kabar renggangnya hubungan Presiden Jokowi dan PDIP, dan hal ini diduga karena putra sulungnya, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
Lantas munculnya isu presiden tiga periode dan penundaan pemilu ini dinarasikan muncul atas perintah seseorang dan disangkut-pautkan dengan renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP.
Menanggapi isu tersebut, Bahlil memberikan tanggapan.
Bahlil menegaskan dirinya-lah yang pertama kali mengatakan soal isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode.
"Saya baru datang, ada di media menulis tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang."
Baca juga: Beda Pernyataan Puan, Hasto dan Adian Soal Presiden 3 Periode, Basarah: Ketiga-tiganya Benar
"Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media," kata Bahlil dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (28/10/2023).
Bahlil mengaku ia tidak pernah diperintah oleh siapapun saat mengungkapkan soal Penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode tersebut.
Semuanya murni tanggapannya atas hasil survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi di era pandemi.
"Saya tidak pernah diperintah oleh siapapun, dan itu adalah dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi," jelas Bahlil.
Baca juga: Sekjen PDIP Ungkap Sosok Menteri yang Bocorkan Informasi Permintaan 3 Periode dari Pak Lurah
Bagi Bahlil, jika ide yang ia lontarkan itu bagus maka ia mempersilahkan publik mewujudkannya, tapi dengan catatan harus dilakukan secara konstitusional.
Namun jika idenya tidak bisa diterima publik, maka ia meminta untuk tidak dilakukan.
"Kalau ide itu saya bagus, silahkan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," imbuh Bahlil.
Kini yang menjadi keresahan Bahlil adalah, ide tersebut sudah berlalu, lantas mengapa kini masih ada saja yang mengungkit kembali isu Presiden tiga periode tersebut.
Baca juga: Cerita Hasto soal Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah: Saya Pertanggungjawabkan di Hadapan Tuhan
Lebih lanjut Bahlil menekankan, jika ada yang salah dari isu Penundaan Pemilu dan Presiden tiga periode tersebut, maka yang patut disalahkan adalah dirinya, bukan orang lain.
"Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang."
"Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan Pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terimakasih," pungkas Bahlil.
Baca juga: Hasto PDIP Akui Ada Permintaan 3 Periode dari Pak Lurah: Saya Siap Bertanggung Jawab Secara Hukum
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang Bongkar Soal Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah
Soal permintaan jabatan Presiden tiga peiode membuat suhu politik makin panas.
Awalnya politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang pertama mengatakan akar renggangnya hubungan partainya dengan Presiden Joko Widodo adalah terkait jabatan presiden 3 periode.
Keterangan Adian Napitupulu tersebut sudah dibantah langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Kini giliran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang komentar.
Hasto Kristiyanto mengangkat lagi soal tersebut saat berbicara dengan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Baca juga: Kata Projo soal Spekulasi Jokowi Minta Jatah 3 Periode: Tuduhan Itu Drama
Dia menyampaikan informasi permintaan 3 periode dari Pak Lurah berasal dari menteri.
Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.
Hasto Kristiyanto mengaku menerima informasi bahwa 'Pak Lurah' merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menurut Hasto, dia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi.
Baca juga: Puan Bantah Pernyataan Adian soal Jokowi Minta 3 Periode ke Megawati
Sebagai informasi, label 'Pak Lurah' sendiri merupakan panggilan yang kerap disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto melanjutkan, menteri itu menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto.
Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.
Baca juga: Kata Projo soal Spekulasi Jokowi Minta Jatah 3 Periode: Tuduhan Itu Drama
Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.
"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.
Namun, Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.
"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," imbuhnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Theresia Felisiani)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.