Soal Isu Penundaan Pemilu hingga Presiden 3 Periode, Bahlil Lahadalia Akui Isu itu Berasal Darinya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal munculnya kembali isu penundaan Pemilu hingga isu Presiden tiga periode.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal munculnya kembali isu penundaan pemilu hingga isu presiden tiga periode setelah kini ramai di tengah dugaan renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP.
Diketahui menggaungg kabar renggangnya hubungan Presiden Jokowi dan PDIP, dan hal ini diduga karena putra sulungnya, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
Lantas munculnya isu presiden tiga periode dan penundaan pemilu ini dinarasikan muncul atas perintah seseorang dan disangkut-pautkan dengan renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP.
Menanggapi isu tersebut, Bahlil memberikan tanggapan.
Bahlil menegaskan dirinya-lah yang pertama kali mengatakan soal isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode.
"Saya baru datang, ada di media menulis tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang."
Baca juga: Beda Pernyataan Puan, Hasto dan Adian Soal Presiden 3 Periode, Basarah: Ketiga-tiganya Benar
"Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media," kata Bahlil dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (28/10/2023).
Bahlil mengaku ia tidak pernah diperintah oleh siapapun saat mengungkapkan soal Penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode tersebut.
Semuanya murni tanggapannya atas hasil survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi di era pandemi.
"Saya tidak pernah diperintah oleh siapapun, dan itu adalah dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi," jelas Bahlil.
Baca juga: Sekjen PDIP Ungkap Sosok Menteri yang Bocorkan Informasi Permintaan 3 Periode dari Pak Lurah
Bagi Bahlil, jika ide yang ia lontarkan itu bagus maka ia mempersilahkan publik mewujudkannya, tapi dengan catatan harus dilakukan secara konstitusional.
Namun jika idenya tidak bisa diterima publik, maka ia meminta untuk tidak dilakukan.
"Kalau ide itu saya bagus, silahkan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," imbuh Bahlil.
Kini yang menjadi keresahan Bahlil adalah, ide tersebut sudah berlalu, lantas mengapa kini masih ada saja yang mengungkit kembali isu Presiden tiga periode tersebut.
Baca juga: Cerita Hasto soal Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah: Saya Pertanggungjawabkan di Hadapan Tuhan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.