TRIBUNNEWS.COM - Pihak Istana akhirnya buka suara soal kembali mencuatnya isu permintaan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, menyebut isu permintaan jabatan presiden 3 periode bisa dikarang oleh pihak tertentu.

Isu tersebut mencuat setelah diungkit kembali oleh sejumlah politisi PDIP, di antaranya Adian Napitupulu dan Hasto Kristiyanto.

Dalam pernyataannya, Adian Napitupulu menyebut permasalahan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP bermula dari ditolaknya permintaan jabatan 3 periode.

Baca juga: Lagi-lagi Prabowo Puji Sosok Jokowi: Dia Kalahkan Saya di Pilpres 2019 Tapi Dia Datang Temui Saya

Sementara Hasto Kristiyanto, membenarkan ada sejumlah menteri Jokowi yang ngotot mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya mendengar ada dugaan ketegangan di internal PDI Perjuangan, makanya elite yang satu berbeda pendapat dengan elite lainnya," ucap Faldo, dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/10/2023).

"Kami melihat ada tanda-tanda begitu, aneh juga kami kira isu ini diungkit kembali," imbuhnya.

Faldo menduga ada kubu yang sengaja ingin merusak citra baik Jokowi.

Ia juga menyebut isu terkait permintaan masa jabatan 3 periode bisa dikarang oleh pihak tertentu.

"Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Pak Presiden Joko Widodo, tapi ada juga yang menghormati pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan keluarga Pak Jokowi," ucap Faldo.

"Perang dua kelompok ini semakin terbuka, menurut saya cerita tolak tiga periode bisa dikarang-karang," lanjut dia.

Baca juga: Kisah Ray Faldo, Dari Driver Ojol Jadi Seleb Tiktok Punya Jutaan Pengikut

Faldo menegaskan, Jokowi tidak pernah terbawa perasaan (baper) dalam berpolitik.

Ia pun mengungkit bersatunya Jokowi dan Prabowo Subianto setelah bertarung di Pilpres 2024.

"Intinya bukan itu, itu yang saya dengar tidak salah tentunya. Yang kami yakin, dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik."

"Lawan tarung saja dirangkul dengan Beliau, apalagi didudukkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti isu ini," tandasnya.

Hasto: Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, blak-blakan menyebut usulan presiden tiga periode merupakan permintaan 'Pak Lurah'.

Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.

"Jadi berbagai upaya yang dilakukan beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia, itu memang ada melalui pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan," ucap Hasto, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (27/10/2023).

Hasto pun menyinggung seorang menteri yang paling gigih memperjuangkan terwujudnya usulan presiden tiga periode.

Namun, ia tidak menyebut secara jelas nama menteri yang dimaksud.

Baca juga: Bahlil Pasang Badan Buat Pak Lurah Soal Presiden 3 Periode: Isu Penundaan Pemilu itu Salah Saya

Menurut Hasto, menteri tersebut mengatakan bahwa sosok "Pak Lurah" yang meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

"Saat itu saya sedang nyekar di Makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul salah satu menteri berdasarkan big data-nya ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ungkap Hasto.

"Sebelumnya saya bertemu menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.

Hasto menegaskan PDIP menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia menyebut PDIP tetap berpegang teguh pada konstitusi.

"Karena PDI Perjuangan lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, taat pada konstitusi, maka PDI Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi," jelasnya.

"Tapi sikap kami adalah konsisten dalam menempatkan konsitutusi sebagai role of the game yang sangat fundamental."

Bahlil Lahadalia Akui Isu 3 Periode Darinya

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila menyebut bahwa dirinya-lah yang pertama kali membahas soal isu penundaan Pemilu dan presiden tiga periode.

"Saya baru datang, ada di media menulis tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang," jelas Bahlil, Sabtu (28/10/2023).

"Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media."

Bahlil mengaku tidak pernah diperintah siapa pun untuk mengangkat isu tersebut.

Baca juga: Puan dan Hasto Beda Pandangan soal Isu 3 Periode, Bahlil pun Memberikan Tanggapan

Ia menegaskan, isu tersebut murni dari hasil survei yang dilakukan Burhanuddin Muhtadi saat pandemi Covid-19.

"Kalau ide itu saya bagus, silahkan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," ujar Bahlil.

Bahlil mengaku heran saat ini isu tersebut kembali diangkat jelang Pilpres 2024.

Karena itu, Bahlil menegaskan dirinya-lah yang patut disalahkan atas isu penundaan Pemilu dan presiden 3 periode.

"Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan Pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terimakasih," tutupnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Faryyanida Putwiliani)