TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Solo sekaligus bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dikirimi surat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surakarta.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo atau Rudy dan Sekretaris DPC, Teguh Prakosa.

Surat itu dikirimkan Rudy pada hari Selasa, (31/10/2023), lewat Teguh yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo.

"Surat tanya Pak Teguh. Sudah disampaikan," ujar Rudy, Kamis, (2/11/2023), dikutip dari TribunSolo.com.

Menurut Rudy surat itu berisi dua permohonan. Pertama, Gibran diminta mengundurkan diri dari PDIP. Kedua, dia diminta mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Tujuan kedua hal itu ialah agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dituduh atau dirumorkan bermain dua kepentingan.

Baca juga: Dituding Akan Mainkan Politik Terzalimi Jika Dipecat PDIP, Begini Jawaban Gibran

"Isinya mengimbau menyarankan saja untuk mengajak agar Mbak Mega tidak dituduh berdiri di dua kepentingan dan Pak Jokowi tidak diisukan berdiri di dua kepentingan itu aja isinya," kata Rudy.

"Iya kita sarankan KTA dikembalikan dan mengajukan pengunduran diri itu aja. Karena dulu datang ke DPC sekarang ya pulang ke DPC lah kembali ke DPC. Dulu minta sekarang balekke (dikembalikan)," kata Rudy.

Sebelumnya, Rudy meminta untuk bertemu langsung dengan Gibran. Namun, permintaan itu hingga saat ini belum terpenuhi.

Setelah mengirimkan surat itu, Rudy tak lagi memaksa untuk bertemu putra sulung Jokowi itu.

"Yen ora dijawab, yo rasah (kalau enggak dijawab, yo enggak usah). Mboten (enggak) karena belum dijawab, ya udah," ucapnya.

Baca juga: Ketidaktegasan PDIP atas Manuver Gibran Dinilai Bisa Rugikan Ganjar di Pilpres 2024

Tudingan play victim

Karena belum juga mengundurkan diri dari PDIP, Gibran dituding memainkan narasi play victim atau seolah bersikap sebagai korban.

Namun, Gibran dengan tegas membantah tudingan itu. Dia mengaku tak pernah membuat narasi seperti itu.