TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan Pemilu 2024 lebih mengkhawatirkan daripada Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2019, kata Burhanuddin, partai pendukung pemerintah secara serentak berkumpul untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena di 2019 itu Presiden Jokowi bersama Kiai Ma'ruf Amin didukung oleh elemen yang sedang mendapatkan mandat demokratik sebagai penguasa. Jadi, partai pemerintah itu ngumpul semua di belakang Presiden Jokowi," ujar Burhanuddin dalam acara Kompas Malam di Kompas TV, Kamis, (2/10/2023).

Burhanuddin menyebut situasi pada Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2024 yang lebih rumit atau kompleks.

Pada Pemilu 2024 pertarungan tidak hanya melibatkan capres yang didukung pemerintah, tetapi juga antarkekuatan pemerintah.

"Bayangkan Anies Baswedan pun didukung oleh dua partai pemerintah, Nasdem dan PKB," kata dia.

"Yang kedua, PDI Perjuangan mendukung Ganjar-Mahfud. Jadi, sesama mereka yang punya instrumen dan akses terhadap kekuasaan sekarang bertarung satu sama lain."

Oleh karena itu, Burhanuddin kekhawatiran Jokowi tentang pemilu masuk akal.

"Karena tadi, yang berebut kekuasaan sama-sama punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Ini kan lebih berbahaya. Kalau dulu, Pak Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang tidak punya akses kekuasaan," ujarnya menjelaskan.

"Sekarang yang bertarung sama-sama punya akses terhadap aparat, sama-sama punya akses terhadap instansi kekuasaan, dan kalau misalnya mereka tidak netral dan kemudian saling baku hantam sesama kontestan dan melibatkan akses dan kekuasaan, itu kan yang jadi korban kita semua."

Baca juga: Diduga Dukung Prabowo, Jokowi Dinilai Tak Yakin Ganjar Mampu Lanjutkan Programnya

Menurut Burhanuddin, diperlukan solusi yang bersifat win-win dari kedua belah pihak.

Di samping itu, dia menyebut PDIP yang menaungi Jokowi justru saat ini seolah menjadi pihak oposisi pemerintah.

"Yang terjadi sekarang justru PDI Perjuangan yang melahirkan Jokowi, yang sekarang tampil di garda paling depan (dalam) 'gerakan oposisional' meskipun masih dalam pemerintahan."

"Siapa yang mengguliarkan hak angket terkait dengan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang memang bermasalah itu? Ya dari PDI Perjuangan," ungkapnya.