TRIBUNNEWS.COM - Selain dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi Anwar Usman juga dijatuhi sanksi tidak boleh memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilu dalam Pemilu 2024 mendatang baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada.

"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengadilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepenttingan," kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshidiqqie saat membacakan amar putusan MKMK dengan hakim terlapor Anwar Usman, Selasa (7/11/2023) sebagaimana dikutip Tribunnews.com.

Poin tersebut menjadi poin kelima dalam amar putusan yang dijatuhkan terhadap paman Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Dalam amar putusan tersebut, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama.

Baca juga: Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua MK, Terbukti Lakukan Pelanggaran Etik Berat

Selain itu, dalam amar putusannya, MKMK juga memerintahkan dalam waktu 2x24 jam untuk dilakukan pemilihan pimpinan MK yang baru.

Dalam pemilihan pimpinan baru MK tersebut, Anwar Usman tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim MK berakhir.

"Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir," kata Jimly dalam point kelima saat membacakan amar putusan. 

Diketahui, putusan tersebut merupakan satu dari beberapa putusan MKMK yang dibacakan hari ini terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim MK terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres.

(Tribunnews.com/Daryono)