TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Nurhasan mengakui bahwa elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpengaruh oleh rumor politik dinasti.

Namun, Nurhasan berharap pengaruh rumor yang menerpa Prabowo-Gibran itu hanya sementara.

"Pasti ada pengaruh itu. Kami dari Gerindra dan KIM (Koalisi Indonesia Maju) berharap (rumor politik dinasti) ini sifatnya hanya temporer," ujar Nurhasan saat acara konsolidasi anggota DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam KIM di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, (11/11/2023), dikutip dari Tribunjakarta.com.

Nurhasan mengatakan masih optimistis bahwa Prabowo-Gibran akan menang di Jakarta pada kontestasi politik tahun depan.

Dia menyebut KIM akan melawan sejumlah isu yang diarahkan kepada Prabowo-Gibran dengan beberapa gagasan program yang diberikan kepada publik.

"Tinggal ke depan program-program seperti apa yang kita bisa membuat mereka yakin bahwa pemuda ya harus dikasih kesempatan," ujarnya.

Baca juga: Soal Politik Dinasti, Alumni HMI: Kedaulatan di Tangan Rakyat Melalui Pilpres

Nurhasan mengaku paham bahwa masyarakat kaget ketika Gibran terpilih sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Akan tetapi, kata dia, hal itu justru menjadi tantangan bagi KIM untuk meyakinkan masyarakat, termasuk masyarakat Jakarta.

"Kalau saya pribadi sih wajar karena memang masyarakat itu kan pasti sesuatu yang baru, yang belum pernah terjadi pasti ada tanggapan-tangggapan miring, tapi seiring berjalannya waktu ini malah jadi kesempatan untuk kita bisa menarik ceruk pemilih pemula bahwa pemuda itu harus dikasih kesempatan," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Rani Mauliani menyebut susunan Tim Kampanye Daerah (TKD) DKI Jakarta untuk pasangan yang diusung oleh KIM itu akan diumumkan minggu depan.

"Insyaallah pekan ini sudah selesai pembahasannya. Kalau besok selesai, minggu depan kita udah punya susunan," kata Rani.

Baca juga: Majunya Gibran di Pilpres 2024 Membenarkan Asumsi Jokowi Langgengkan Politik Dinasti?

Dia berujar TKD Prabowo-Gibran di Jakarta bakal diisi oleh para pengurus partai politik di DKI. Hal ini berbeda dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) yang juga diisi oleh tokoh agama hingga pemengaruh atau influencer.

Rani menyebut masing-masing partai yang tergabung dalam KIM sudah menyodorkan nama pengurusnya untuk dimasukkan ke dalam struktur TKD Prabowo-Gibran.

"Kalau TKD, kita hanya susunan DPD dan DPW tiap partai aja. Kalau mungkin di parpolnya ada artisnya ya bisa aja masuk."

Melanggengkan politik dinasti

Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna, menyebut munculnya Gibran sebagai cawapres Prabowo memperlihatkan adanya kuasa relasi untuk melanggengkan politik dinasti.

Dia menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres.

Keputusan itu diduga memberikan karpet merah kepada Gibran agar putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

“Hari ini kita kembali dipertontonkan opera perpolitikan Indonesia. Kami melihat MK keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” ujar Hanif, Jumat, (27/10/2023).

Baca juga: Penjelasan Guru Besar Unhas tentang Definisi Politik Dinasti Jokowi, Singgung Mekanisme

Menurut Hanif kekhawatiran akan ketidaknetralan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, bisa membuat masyarakat meragukan MK.

Anwar yang menjadi adik ipar Jokowi sudah dicopot oleh Majelis Kehormatan MK beberapa waktu lalu setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi.

“Jika lembaga sebesar MK bisa diintervensi, ke mana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?” tanya Hanif.

Hanif turu menyinggung adik Gibran, Kaesang Pangarep, yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebulan sebelum MK mengeluarkan putusan kontroversial.

“Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat yang dibangun pascareformasi di Indonesia?” tanya dia.

Dia kemudian bertanya-tanya mengapa tidak ada aksi perlawanan besar terhadap hal itu.

“Ke mana hati nurani dan suara para tokoh-tokoh bangsa, para aktivis dan mahasiswa saat ini? Kenapa tidak ada aksi dan perlawanan yang berarti?" katanya.

Baca juga: Gerindra Tepis Tudingan Soal Politik Dinasti: Esensi Pemilu Memilih, Bukan Menunjuk

(Tribunnews/Febri/Ibriza Fasti) (Tribunjakarta.com/Elga Hikari)