Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Legislator PDIP Minta Klarifikasi Kabaharkam Polri soal Polisi Pasang Baliho PSI di Jabar

Safaruddin menegaskan, jika hal itu yang terjadi, maka Polisi turut menjadi pemain di pemilu alias tidak netral.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Legislator PDIP Minta Klarifikasi Kabaharkam Polri soal Polisi Pasang Baliho PSI di Jabar
dpr.go.id/Jiwa/nr
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin saat melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Polda Jawa Tengah, di Semarang, Jateng Jumat (11/11/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Safaruddin mengkritisi netralitas aparat kepolisian jelang pemilu 2024.

Sebab, dia mendapat informasi oknum polisi pasang baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Barat.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran, Rabu (15/11/2023).

"Itu kenapa PSI dipasangkan balihonya oleh polisi? PSI, PSI, di Jawa Barat ada di media," kata Safaruddin di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Safaruddin menegaskan, jika hal itu yang terjadi, maka Polisi turut menjadi pemain di pemilu alias tidak netral.

Ia meminta Kabaharkam untuk mengklarifikasi hal tersebut.

Berita Rekomendasi

"Ini polisi yang memasangkan, kalau begini bapak jadi pemain, dan bapak tidak bisa mengamankan jika ada kekacauan di situ," ujarnya.

"Ini kesempatan dijawab diklarifikasi, itu bener atau enggak," imbuhnya.

Baca juga: Aiman Witjaksono Bakal Diperiksa Polisi Soal Tudingan Aparat Tak Netral di Pemilu 2024

Lebih lanjut, Safaruddin pun mengaku heran dengan banyaknya baliho PSI di berbagai daerah.

"PSI kan memang jadi bingung juga kita. PDIP itu kan sudah sekian puluh tahun jadi parpol, anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa memasang sekian baliho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 (baliho) per kecamatan. Menurut di koran," ujarnya.

"Mohon diklarifikasi supaya membersihkan nama polisi, kalau itu tidak betul, kalau betul diakui sajalah," pungkas mantan Kapolda Kalimantan Timur itu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas