Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menuding pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai barang selundupan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Bagi Masinton, majunya Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo dengan cara merusak konstitusi.

Caranya, mengubah batas syarat usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi itu memutus nadi itu bahkan membegalnya seharusnya menjadi benteng konstitusi malah jadi pembegal konstitusi untuk konstestasi tadi itu," kata Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Karena itu, Masinton menuding Prabowo-Gibran merupakan pasangan barang selundupan.

Baca juga: Mengenal Bravo 5, Kelompok Pendukung Jokowi Binaan Luhut Pandjaitan yang Kini Dukung Prabowo-Gibran

Sayangnya, kata dia, pemerintah justru memperbolehkan pasangan ini untuk beredar di Pilpres 2024.

"Jadi barang udah beredar, legal udah dilegalin tapi hasil selundupan. Faktanya hasil selundupan kan gitu nah jadi ini yang terjadi Pak. Nah terus kita mau berharap apa dengan begini demokrasi begini," katanya.

Ia pun membenarkan bahwa pasangan yang hasil selundupan merujuk kepada pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Udah udah dideclar kemarin ada nomor satu, pasangan nomor 2, ada nomor 3, iya kan yang pasangan nomor 2 inilah barang selundupan, satunya, satunya, ya kan," jelasnya.

Baca juga: Mengenal Bravo 5, Kelompok Pendukung Jokowi Binaan Luhut Pandjaitan yang Kini Dukung Prabowo-Gibran

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Sjarifuddin Hasan atau Syarief Hasan enggan menanggapi tudingan paslon yang diusungnya barang selundupan.

Hal yang pasti, kata dia, paslon Prabowo-Gibran sudah diterima oleh KPU.

Dia pun tidak masalah jika ada pihak yang mempersoalkan majunya paslon yang diusung koalisi Indonesia maju tersebut.

"Saya tidak ingin menanggapi hal-hal yang... Tapi yang jelas secara formal itu sudah di accept oleh KPU. Ya kan? Kalau ada yang mempersoalkan ya saya pikir itu bagian daripada demokrasi," kata Syarief saat ditemui.

Ia menuturkan bahwasanya pro kontra merupakan hal ysng wajar.

Karena itu, kubu Prabowo-Gibran menghormati kritik dari kubu PDIP,

"Hidup ini kan ada yang pro ada yang kontra. Nah saya pikir wajar-wajar saja ada yang berpandangan demikian," pungkasnya.