Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Gatot Eddy Pramono enggan berkomentar soal penolakan Waketum NasDem Ahmad Ali terkait niatan Sekertaris TPN Hasto Kristiyanto gandeng paslon Anies-Muhaimin (AMIN) perihal isu tekanan penguasa.

Eks Wakapolri itu pun mengaku belum diberitahu mengenai adanya upaya dari pihak TPN Ganjar-Mahfud untuk menggandeng AMIN guna sama-sama menghadapi dugaan tekanan penguasa tersebut.

"Saya kira tidak ada terlalu ini ya, tekanan-tekanan yang apa, saya juga belum diberitahu," kata Gatot Edy di Acara Deklarasi Relawan Masyarakat Toraja Terhadap Paslon Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Alhasil terkait hal itu, dirinya pun enggan berkomentar lebih lanjut dan meminta agar awak media mengkonfirmasi hal tersebut kepada Hasto secara langsung, termasuk adanya penolakan yang telah dikeluarkan oleh pihak NasDem.

"Saya kira nanti tanya ke Pak Hasto lah ya," cetusnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali merespons pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait rencana kubu Ganjar-Mahfud yang ingin membangun komunikasi dengan kubu Anies-Muhaimin dalam rangka melawan tekanan penguasa.

Ahmad Ali pun heran dengan rencana tersebut, mengingat posisi Hasto yang merupakan bagian dari partai penguasa. 

"Memang PDIP bukan penguasa, penguasa ini konteksnya siapa? Salah alamat," kata Ahmad Ali saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/11/2023).

Kalaupun konteks penguasa yang dimaksud Hasto adalah Presiden, Ahmad Ali menegaskan bahwa sampai hari ini NasDem tetap menjadi partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan.

"Jangan ajak-ajak kita bos! NasDem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga akhir masa jabatan," tegasnya. 

Baca juga: Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum di Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran: Sampaikan pada Mahfud MD

Ahmad Ali bahkan mengingatkan Hasto, layaknya termakan omongan sendiri lantaran dulu pernah menyebut Anies sebagai pemimpin yang ditolak alam saat terpilih jadi Gubernur DKI pada Pilkada 2018 silam.

Ajakan Hasto

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) capres-cawapres Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, adanya tekanan demi tekanan dialami anggota TPN dan pihak yang menyuarakan mengenai Ganjar-Mahfud.

Hal itu disampaikan Hasto di sela-sela rapat konsoldiasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud yang dihadiri anggota Tim Pemenangan Daerah (TPD) dari 38 provinsi, di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

"Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini pun mencontohkan, adanya intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi.

Tekanan yang sama juga dialami pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron.

Hasto juga mengaku mendapat tekanan bersama rekan separtainya, Adian Napitupulu.

"Jadi, berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada, tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi memang untuk menggelorakan semangat antikolusi, nepotisme, dan korupsi," ucap Hasto.

Menurut Hasto, tekanan tidak membuat pendukung Ganjar-Mahfud dan penyuara kebenaran takut, justru semakin kokoh.

Dia mengatakan putra Proklamator RI Bung Karno, Guntur Soekarnoputra juga adanya gerakan perlawanan itu.

"Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya. Ini, kan, the essence of people movement. Ini yang kemudian nampak berbeda dengan yang lain," jelas Hasto.

Baca juga: Adu Strategi Tim Sukses Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud & Prabowo-Gibran terkait Bonus Demografi 2045

Hasto juga berdiskusi dengan tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengalami tekanan serupa.

"Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," jelas Hasto.