Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tanggapi Ajakan PDIP, Wakil Ketua Umum NasDem: Jangan Ajak-ajak Kami

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali merespons pernyataan Sekjen PDIP, terkait rencana kubu Ganjar-Mahfud yang ingin membangun komunikasi

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Tanggapi Ajakan PDIP, Wakil Ketua Umum NasDem: Jangan Ajak-ajak Kami
Tribunnews.com/ Fersianus Waku
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (6/9/2023). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali merespons pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait rencana kubu Ganjar-Mahfud yang ingin membangun komunikasi dengan kubu Anies-Muhaimin dalam rangka melawan tekanan penguasa.

Ahmad Ali pun heran dengan rencana tersebut, mengingat posisi Hasto yang merupakan bagian dari partai penguasa. 

"Memang PDIP bukan penguasa, penguasa ini konteksnya siapa? Salah alamat," kata Ahmad Ali saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/11/2023).

Kalaupun konteks penguasa yang dimaksud Hasto adalah Presiden, Ahmad Ali menegaskan bahwa sampai hari ini NasDem tetap menjadi partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan.

"Jangan ajak-ajak kita bos! NasDem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga akhir masa jabatan," tegasnya. 

Ahmad Ali bahkan mengingatkan Hasto, layaknya termakan omongan sendiri lantaran dulu pernah menyebut Anies sebagai pemimpin yang ditolak alam saat terpilih jadi Gubernur DKI pada Pilkada 2018 silam.

Ajakan Hasto

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkapkan tekanan demi tekanan mulai terasa dialami TPN dan pihak yang menyuarakan mengenai paslon nomor urut tiga.

Berita Rekomendasi

Hal itu disampaikan Hasto di sela-sela rapat konsoldiasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Di mana, acara tersebut, dihadiri seluruh Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud dari 38 provinsi.

"Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini pun mencontohkan adanya intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi.

Tekanan yang sama juga dialami pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron.

Hasto juga mengaku mendapat tekanan bersama rekan separtainya, Adian Napitupulu.

"Jadi, berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada, tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi memang untuk menggelorakan semangat antikolusi, nepotisme, dan korupsi," ucap Hasto.

Baca juga: Surya Paloh Bicara Perlawanan terhadap Penguasa Berlaku Tidak Adil untuk Kepentingan Kelompoknya

Menurut Hasto, tekanan tidak membuat pendukung Ganjar-Mahfud dan penyuara kebenaran takut, justru semakin kokoh.

Dia mengatakan putra Proklamator RI Bung Karno, Guntur Soekarnoputra juga adanya gerakan perlawanan itu.

"Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya. Ini, kan, the essence of people movement. Ini yang kemudian nampak berbeda dengan yang lain," jelas Hasto.

Hasto juga berdiskusi dengan tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengalami tekanan serupa.

"Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," jelas Hasto.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas