TRIBUNNEWS.COM - Inilah respons Partai Gerindra dan PDIP soal pernyataan Ganjar Pranowo memberikan nilai lima terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mempertanyakan nilai yang diberikan oleh Ganjar.

Apakah nilai 5 dari skala 1-10 yang diberikan mantan Gubernur Jawa Tengah itu adalah murni penilaian pribadi atau justru penilaian dari tim pemenangan.

Baca juga: Dasco Respons Ganjar yang Beri Nilai 5 Penegakan Hukum di Era Jokowi: Di Situ Kan Ada Pak Mahfud

Hal itu disampaikan oleh Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasional-nya Ganjar-Mahfud," tutur Dasco.

Pria berusia 56 tahun itu kemudian berpendapat, seharusnya penilaian dari Ganjar itu diserahkan kepada Mahfud MD.

Alasannya, saat ini Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab terkait penegakan hukum di Indonesia.

Mahfud MD yang telah dipinang Ganjar sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024 menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggung jawab Polhukam," kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Atas dasar tersebut, dirinya enggan untuk berkomentar lebih dalam perihal penilaian yang dilontarkan oleh Ganjar.

"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan, saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memiliki pendapat lain.

Putri dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, itu berujar Ganjar Pranowo pasti memiliki data sehingga menyebut bahwa penegakan hukum di era Jokowi berada pada angka lima.

Hal itu disampaikan Puan usai bertemu Presiden Jokowi bersama empat ketua parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023).