Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Ganjar Beri Skor Rendah Penegakan Hukum di Era Jokowi: Gerindra Singgung Mahfud, PDIP Beri Pembelaan

Inilah respons Partai Gerindra dan PDIP soal pernyataan Ganjar memberikan nilai lima terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo.

Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: bunga pradipta p
zoom-in Ganjar Beri Skor Rendah Penegakan Hukum di Era Jokowi: Gerindra Singgung Mahfud, PDIP Beri Pembelaan
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra, Taufik Ismail
Inilah respons Partai Gerindra dan PDIP soal pernyataan Ganjar memberikan nilai lima terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah respons Partai Gerindra dan PDIP soal pernyataan Ganjar Pranowo memberikan nilai lima terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mempertanyakan nilai yang diberikan oleh Ganjar.

Apakah nilai 5 dari skala 1-10 yang diberikan mantan Gubernur Jawa Tengah itu adalah murni penilaian pribadi atau justru penilaian dari tim pemenangan.

Baca juga: Dasco Respons Ganjar yang Beri Nilai 5 Penegakan Hukum di Era Jokowi: Di Situ Kan Ada Pak Mahfud

Hal itu disampaikan oleh Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasional-nya Ganjar-Mahfud," tutur Dasco.

Pria berusia 56 tahun itu kemudian berpendapat, seharusnya penilaian dari Ganjar itu diserahkan kepada Mahfud MD.

Alasannya, saat ini Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab terkait penegakan hukum di Indonesia.

Berita Rekomendasi

Mahfud MD yang telah dipinang Ganjar sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024 menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggung jawab Polhukam," kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Atas dasar tersebut, dirinya enggan untuk berkomentar lebih dalam perihal penilaian yang dilontarkan oleh Ganjar.

"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan, saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," ungkapnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memberikan keterangan mengenai Supresi panglima TNI di Lobby Media Center, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2023). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim surat usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono kepada DPR RI. Dalam surat tersebut, Jokowi mengusulkan nama Jenderal TNI Agus Subiyanto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memberikan keterangan mengenai Supresi panglima TNI di Lobby Media Center, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2023).  (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sementara itu, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memiliki pendapat lain.

Putri dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, itu berujar Ganjar Pranowo pasti memiliki data sehingga menyebut bahwa penegakan hukum di era Jokowi berada pada angka lima.

Hal itu disampaikan Puan usai bertemu Presiden Jokowi bersama empat ketua parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023).

Halaman
12

Artikel ini merupakan bagian dari inisiatif Lokal Asri yang berfokus pada lokalisasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelajari selengkapnya!

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas