TRIBUNNEWS.COM - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut merespons dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Cak Imin, bocornya data pemilih tersebut menunjukkan adanya kelalaian.

Hal ini menandakan ada upaya sistematis untuk mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.

Untuk itu, ia berharap semua pihak ikut terus mengawasi jalannya penyelenggaraan pesta demokrasi 2024, nanti.

"Ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis yang akan mengganggu Pemilu."

"Kita harus kontrol terus KPU, bantu KPU sukseskan pemilu," kata Cak Imin, sesaat setelah menghadiri Kongres Pemuda Perubahan di Convention Hall Smesco, Jakarta, Rabu (29/11/2023) malam.

Senada dengan Cak Imin, Cawapres nomor urut tiga yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menilai KPU harus lebih pro aktif melakukan kontrol terhadap hal ini.

Pihaknya pun mengkhawatirkan soal dugaan kebocoran data ini.

"Peretasan itu sangat mengagetkan dan tentu sangat memprihatinkan," kata Mahfud MD saat berada di Kota Tangerang, Rabu (29/11/2023).

Mahfud berharap, KPU dapat membuat sistem kontrol guna menghalangi terjadinya peretasan.

"Itu adalah kepentingan untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan pemilu dengan baik dengan segala datanya. Saya harap KPU lebih berhati-hati," ujar Mahfud.

Respons Menkominfo

Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, berjanji akan ikut menyelidiki kebenaran dugaan ini.

Dijelaskan Budi Arie, kebocoran data itu diduga data DPT.

Hal itu diungkapkan Budi Arie dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

"Kita sudah selidiki bahwa ini data DPT sebenarnya," ujar Budi Arie.

Namun, Budi menegaskan, pada dasarnya data DPT juga dimiliki oleh semua partai.

Menurut dia, semua peserta Pemilu 2024 pasti memiliki data DPT, dan itu sesuai dengan undang-undang (UU).

Baca juga: Sederet Respons atas Dugaan Bocornya Data Pemilih di KPU: Mahfud MD Prihatin, Cak Imin Sebut Teledor

Dugaan Kebocoran Data di KPU

Sebelumnya, muncul sebuah informasi di akun X ‪@p4c3n0g3 ‬yang membeberkan ada ihwal threat actor bernama Jimbo menjual data-data DPT dari KPU.

Data itu dijual dengan 2 BTC (bitcoin), atau setara dengan nominal Rp 571.559.477 per 1 BTC.

Data itu memuat informasi dari 252 orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, hingga tanggal lahir.

Data-data itu termasuk juga dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Baca juga: Dugaan Data Pemilih Bocor, Direktur Eksekutif IPO: Gerus Kepercayaan Publik

Menanggapi hak itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengatakan data DPT Pemilu 2024 tidak hanya berada pada pusat data KPU.

Pasalnya, kata Hasyim, data DPT juga dipegang partai politik peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Data DPT Pemilu 2024, dalam bentuk softcopy, tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut."

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," jelas Hasyim.

Hasyim menyebut, saat ini tim dari KPU beserta Gugus Tugas yang terdiri atas BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data itu.

Sebagian artikel telah tayang di WartaKotaLive.com dengan judul Data DPT Pemilu 2024 di Situs Resmi KPU Diretas, Dijual Hacker Jimbo Rp1,1 M, Menkominfo: Diselidiki

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam/Rahmat Fajar Nugraha)(WartaKotalive.com/Panji Baskhara)