KontraS: Tiga Capres Tak Serius Tuntaskan Permasalahan HAM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tak serius terkait penuntasan permasalahan hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan itu terlontar karena belum adanya upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara konkret di dalam visi-misi para paslon.

"Kami masih belum menemukan secara substansial yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM yang diakomodir dengan capres-cawapres, khususnya berkaitan dengan penyelesaian atau penuntasan kasus pelanggaran HAM berat," ujar Wakil Koordinator KontraS, Andi M Rizaldy dalam Siaran Pers Catatan Hari HAM 2023, Minggu (10/12/2023).

Karena tak terakomodir di dalam visi-misi, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat diharapkan menjadi satu di antara sekian banyak materi debat capres-cawapres mendatang.

Andi pun mengungkapkan, KontraS sebelumnya telah menyampaikan rekomendasi demikian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan penyelenggara debat capres-cawapres.

"KontraS sudah menyampaikan usulan dan bahkan rekomendasi ke KPU. Harapannya dari kami bahwa dalam proses debat capres dan cawapres ini dapat membahas secara substansial berkaitan dengan isu HAM," katanya.

Selain upaya konkret penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, debat capres-cawapres juga diharapkan memuat soal kebebasan masyarakat sipil yang beberapa waktu belakangan menjadi sorotan.

Menurut Andi, ruang kebebasan bagi masyarakat sipil sudah dipersempit melalui berbagai cara.

"Ada berbagai bentuk represi, kriminalisasi, hingga intimidasi. Termasuk juga soal pembangunan yang tidak memcerminkan kemanusiaan," ujarnya.

Diakomodirnya upaya penyelesaian pelanggaran HAM dalam debat dinilai semakin urgen lantaran setiap calon memiliki "dosanya" masing-masing terkait HAM.

Baca juga: Bawaslu Sebut Ada Ruang Gelap yang Tak Bisa Diawasi Jika Proses Pemungutan Suara Gunakan Metode Pos

Teruntuk capres nomor urut 1, yakni Anies Baswedan, Andi menyontohkan penggusuran-penggusuran paksa yang terjadi di Jakarta.

Kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, rekam berkaitan dengan rekam jejaknya dalam kasus penculikan aktivis 1997/1998.