Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membela capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dikritik soal pelanggaran HAM masa lalu oleh Ganjar Pranowo dalam debat perdana pada Selasa malam.

Herzaky meminta agar tidak jadikan isu HAM hanya sekadar gimmick belaka. Sebab, isu tersebut selalu hanya muncul setiap 5 tahun sekali.

"Jangan jadikan isu HAM sebagai gimmick. Ramainya tiap 5 tahun saja. Tapi, tidak ada upaya sungguh-sungguh, terstruktur dan sistematis, untuk memperjuangkan HAM selama ini," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

Herzaky meminta jika Ganjar serius dan sungguh-sungguh dalam memperjuangkan hukum dan HAM, maka Eks Gubernur Jawa Tengah itu seharusnya mencari buronan KPK Harun Masiku.

"Bantu saja penegak hukum cari Harun Masiku kadernya yang mendadak lenyap pasca kasus Pemilu 2019. Lalu, apa upaya pihak-pihak yang sibuk bahas HAM tiap Pilpres untuk teman-teman Bang Andi Arief, misalnya, yang masih belum diketahui keberadaannya?" ujarnya.

Ia menuturkan, Prabowo memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan HAM. Sebab bagi Prabowo, HAM merupakan hal yang sangat substansial dalam kehidupan bernegera. 

"Bagaimana kita memperjuangkan bukan sekedar kebebasan berbicara, terkait dengan demokrasi, kebebasan menjalankan ibadah, melainkan juga kebebasan dari kemiskinan, kebutuhan ekonomi mendasar," katanya.

Ia menyatakan Prabowo punya resep jitu dalam memperjuangkannya. Di antaranya ada program makan siang dan minum susu gratis untuk anak-anak sekolah.

"Tujuannya membantu terwujudnya hak asasi manusia anak-anak kita, agar bisa mendapatkan nutrisi cukup dan bisa mendorongnya bersekolah, mengecap pendidikan yang layak," tukasnya.

Baca juga: Cek Fakta: Harun yang Disebut Anies saat Debat Capres, Benarkah Pendukung Prabowo di Pilpres 2019?

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyentil calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk tidak mempolitisasi isu Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, tahanan politik (tapol) yang diduga diculik justru kini berada di kubunya.

Momen itu terjadi dalam sesi tanya jawab dalam debat perdana KPU di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023) malam.

Mulanya, Ganjar bertanya kepada Prabowo soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dia menanyakan apakah Prabowo akan menyelesaikan masalah tersebut.

"12 kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, talangsari, penghilangan paksa sampai wamena. Tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden: membentuk pengadilan HAM ad hoc, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Kalau bapak di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya Ganjar.

Prabowo menjawab pertanyaan tersebut bahwa penanganan masalah HAM sejatinya ditangani Mahfud MD yang menjabat Menkopolhukam RI. Baginya, isu tersebut selalu muncul 5 tahun sekali setiap Pemilu.

"Masalah HAM ditangani Wakil Presiden Anda. Apa lagi yang mau ditanya kepada saya? saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu," ujar Prabowo.

Prabowo pun mengungkit tahanan politik atau tapol yang disebut ditahan saat itu justru berada di kubunya untuk membela. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak mempolitisasi isu HAM.

"Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia, nyatanya orang-orang yang dulu ditahan tapol-tapol yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya membela di pihak saya. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar, menurut saya," tutupnya.