Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Benny Rhamdani, menilai calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mati kutu atau tidak berdaya ketika ditanya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu pada debat perdana capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Benny mengatakan Ganjar mampu memberikan pertanyaan cerdas kepada Prabowo terkait kasus HAM.

"Mengajukan pertanyaan cerdas sekaligus telak kepada Prabowo yang membuat Prabowo mati kutu. Dia (Prabowo) tidak menjawab pertanyaan Ganjar tetapi kecenderungannya dia justru menghindar," kata Benny saat dikonfirmasi, Kamis (14/12/2023).

Menurutnya tidak ada yang salah dengan pertanyaan Ganjar.

Sebab itu mewakili perasaan keluarga korban penghilangan paksa 1998.

"Apakah Prabowo tidak merasakan bagaimana orang tua merasa kehilangan anaknya, adik merasa kehilangan kakaknya, kakak merasa kehilangan adiknya, anak merasa kehilangan bapaknya," tanya Benny.

Baca juga: Catatan AII kepada Para Capres Usai Debat Perdana Terkait HAM

Benny menegaskan pertanyaan mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga cukup sederhana.

"Pertanyaan ini sederhana hanya minta ditunjukkan di mana makam aktivis yang dibunuh yang hari ini jangankan mayatnya, kuburan saja tidak ditemukan," ucapnya.

Selain itu, dia juga menyindir Prabowo yang tampak memamerkan para mantan aktivis yang mendukungnya ketika menjawab pertanyaan Ganjar terkait penyelesaian kasus HAM.

"Nah, itu sebetulnya blunder. Di satu sisi Prabowo tidak mengakui, seolah dia tidak terlibat dalam peristiwa '98 terkait penculikan aktivis, tetapi di sisi lain dia memamerkan kawan-kawan aktivis 98 yang kini jadi pendukungnya," ungkap Benny.

Menurut Benny gaya Prabowo seolah mengetahui persis dan menjadi bagian dari peristiwa tersebut.

"Ini ada apa? Ya tidak sekadar politisasi. Itu seolah Prabowo mengetahui persis dan menjadi bagian. Patut diduga kuat menjadi pengakuan secara tidak langsung Prabowo mengetahui apa yang ditanyakan Ganjar," ucapnya.

Benny pun secara umum menilai Ganjar tampil prima dalam debat kandidat perdana capres yang dilaksanakan di kantor KPU dan layak menerima nilai sepuluh.

"Saya menilai debat kemarin itu debat yang Ganjar menunjukkan kelasnya. Kalau dari sisi nilai, Ganjar dapat sepuluh, Anies dapat delapan, kalau Prabowo nilainya lima. Nilai merah," katanya.

Dia mengatakan wajar Prabowo menerima nilai jelek karena Ketum Gerindra itu tidak banyak memberikan jawaban substansi ketika ditanyai Ganjar atau Anies dalam debat.

"Pokoknya dalam pertanyaan Anies dan Ganjar tidak pernah memberikan jawaban substansi. Harusnya dia bisa menyampaikan future Indonesia lima tahun ke depan dan substansi tentang bangsa apa yang perlu dibangun," tuturnya.

Pertanyaan Ganjar

Adapun dalam debat perdana capres, Ganjar sempat bertanya ke Prabowo mengenai komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu jika terpilih di Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.

Dia menjelaskan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden, yakni membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Kemudian menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

"Kalau Bapak (Prabowo) di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" kata Ganjar dalam debat perdana capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

"Pertanyaan kedua di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya Ganjar.

Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab Prabowo. Dia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban.

"Apalagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu," ucap Prabowo.

Prabowo lalu meminta agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dipolitisasi.

"Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar," ungkapnya.