Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Peneliti Hingga Pakar Kritisi Gagasan Prabowo Menaikkan Gaji Hakim MK Untuk Atasi Intervensi Hukum

Nicky Fahrizal menyoroti gagasan capres Prabowo Subianto yang ingin menaikan gaji hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk atasi intervensi hukum.

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Peneliti Hingga Pakar Kritisi Gagasan Prabowo Menaikkan Gaji Hakim MK Untuk Atasi Intervensi Hukum
Dokumentasi Tim Media Prabowo Subianto
Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto saat menyampaikan visi-misi nya dalam debat capres di KPU, Jakarta Selasa (12/12/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Hukum dan Keamanan Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Jakarta, Nicky Fahrizal menyoroti gagasan capres Prabowo Subianto yang ingin menaikan gaji hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk atasi intervensi hukum.

Menurut Nicky menaikan gaji hakim MK bukanlah solusi untuk memastikan independensi hakim Mahkamah Konstitusi.

"Kenaikan gaji hakim bukanlah sebuah solusi. Artinya hakim di Mahkamah Konstitusi harus bisa mengendalikan dirinya," kata Nicky di kantor CSIS, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Ia menilai dibandingkan menaikan gaji hakim MK, lebih baik mempermanenkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Sehingga ada pengawasan terhadap integritas terhadap hakim MK," ujarnya.

Menurutnya solusi menaikan gaji hakim MK tanpa ada yang menjaga integritas hakim, tidak membuat MK bakal lebih baik.

Baca juga: Titiek Soeharto Hingga Didit Prabowo Turut Hadiri Rakornas Gerindra di JIEXPO

Berita Rekomendasi

"Sama saja tidak akan membuat MK lebih berintegritas. Tetapi intervensi terhadap kekuasaan akan tetap ada," jelasnya.

Peneliti CSIS itu menegaskan adanya MKMK di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi, bisa menjaga integritas agar tetap independen.

"Hakim tetap independen, sehingga bisa menghindari konflik kepentingan," tegasnya.

Terpisah Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari juga menilai hal yang sama.

Baca juga: Sebelum Serang Polisi di Rumah Dinas Kapolri, Pria Ini Sempat Berjalan ke Rumah Menhan Prabowo

Menaikan gaji hakim MK bukanlah solusi untuk mengatasi intervensi hukum.

"Gaji hakim MK sudah tinggi, tidak independen juga," kata Feri kepada Tribunnews.

Feri menegaskan meski gaji hakim MK ditingkatkan, hal itu akan percuma jika yang menyeleksi hakim MK tetap dari DPR, MA dan pemerintahan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas